Minggu, 29 Juli 2012 - 05:55 WIB
Soal Pajak, Presiden Pilih Kepatuhan Dulu Daripada Pasang Tarif Tinggi
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 800 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, pemerintah tidak akan memilih tarif pajak tinggi terhadap warganya sebagaiman yang dilakukan Presiden Perancis atau Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Pemerintah lebih memilih meningkatkan kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak  atau tax payer.

“Jadi compliance atau kepatuhan.  Tahapan berikutnya lagi manakala kalau memang masih terasa belum tepat belum adil, bisa ditata kembali sehingga akan bagus kehidupan ekonomi di negeri ini karena dengan  para pembayar pajak  membayarkan pajak kepada negara sebagaimana  yang diharapkan. Negara bisa mengalirkan kepada rakyat miskin, kepada saudara kita yang berpenghasilan rendah sehingga tercapai keadilan sosial dan gap itu tidak makin menganga diantara yang punya dan yang tidak punya,” kata P.residen SBY dalam konperensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7) petang.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengungkapkan,  penerimaan pajak antara tahun 2005 sampai 2010 meningkat 16 persen. 2011 meningkat  18 persen dan  2012 ini diperkirakan target  kita meningkat 19,5 persen . “Ini berarti ada intervensi, ada percepatan, ada pembenahan.  Nominalnya tahun 2011 sebesar Rp 742 triliun. Kemudian  2012 target kita Rp 885 triliun.

“Masih ada yang belum patuh membayar pajak saja , masih ada yang bocor disana-sini saja pajaknya naik, apalagi kalau tahun-tahun  mendatang kita sungguh mencegah kebocoran dan membikin saudara-saudara kita yang wajib membayar pajak benar-benar  membayar pajaknya tentu jauh lebih tinggi lagi penerimaan pajak kita,” ujar SBY.

Penegakan Hukum

Dalam kesempatan itu Kepala Negara menyampaikan masalah penegakan kepada para petugas pajak. Dikatakannya, di negara kita ini sering ada surat kaleng mengenai pejabat A, pejabat B, Kementerian 1, kementerian 2.  Ia menegaskan, masukan apapun dipelajari. Tetapi manakala berlanjut pada penegakan hukum harus betul-betul  transparan, obyektif dan memang  sepatutnya dijalankan tanpa menganggu kinerja.  

“Tadi dibahas dalam kaitan ini banyak sekali kegiatan para petugas yang terganggu karena proses yang terus menerus dalam penegakan hukum ini. Penegakan hukum  perlu, sangat  perlu. Tetapi lakukan sedemikian rupa dengan cara yang tepat sehingga jalannya pemerintahan tetap berjalan, penegakan hukum juga berjalan. Dan sekali lagi faktual atas dasar kebenaran,” saran Kepala Negara.

Penerimaan Cukai

Menurut Presiden, selain pajak penerimaan negara dari segi bea dan cukai juga ada peningkatan. Sebagai contoh pada tahun 2009 sebesar Rp 77 triliyun. Tahun 2011 meningkat menjadi  Rp 133 triliyun. Hampir dua kali lipat dalam bentangan waktu 2009-2010-2011.

“Sebenarnya ini juga masih ada ruang untuk meningkatkannya lagi karena masih ada juga, meskipun sudah berbenah diri, bea dan cukai kita masih juga ada penyimpangan dan kesalahan yang itu juga telah diberikan tindakan,” kata SBY.

Menyangkut Bea dan Cukai ini, menurut Presiden, ada pemikiran dari Menteri Keuangan  untuk menambah petugas Bea dan Cukai. Dikatakan, Malaysia saja memiliki 15 ribu petugas Bea dan Cukai. Sedangkan Indonesia mempunyai 10 ribu sekian , sedangkan  ekonomi kita, geografi kita, volume trade kita sekarang dan ke depan akan lebih meningkat lagi sehingga ia sudah meminta untuk dibicarakan baik-baik berapa jumlah yang tepat. “Tidak  lebih, tidak kurang,” tutur SBY. (Humaslem/Djok/EN/ES)