Rabu, 08 Agustus 2012 - 05:45 WIB
Soal BBM, Presiden Tugaskan Menteri ESDM dan Menkeu Buat Kesepakatan Baru dengan DPR
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 658 kali



 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukan, dengan tidak dinaikannya harga Bahan Bakar Minya (BBM) bersubdi ada kecenderungan volume konsumsi masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, ia telah menugaskan Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan menteri terkait lainnya untuk berkomunikasi dengan DPR RI.

“Ada konsekuensi dari tidak dinaikannya BBM kemarin yaitu bertambahnya volume, harus ada kesepakatan, sebab kalau tidak, ekonomi berhenti. Ini yang menurut saya mesti dibicarakan dengan baik antara pemerintah dengan DPR RI,” kata Presiden SBY kepada pers seusai memimpin sidang kabinet terbatas bidang energi dan sumber daya mineral di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8) sore.

Presiden mengungkapkan, sidang kabinet terbatas bidang energi dan sumber daya mineral itu juga menyoroti masalah  konversi BBM ke Gas. Ini salah satu bagian untuk efisiensi, salah satu cara untuk mengurangi subsidi yang tentu tetap membawa manfaat bagi rakyat.

Konversi dari minyak tanah ke LPG, ungkap Kepala Negara, berjalan dengan baik dan kita bisa menghemat Rp 63,5 triliun atas subsidi kalau masih menggunakan minyak tanah. “Dari minyak tanah ke gas bumi juga berjalan, kita ingin lebih banyak lagi terutama untuk jaringan gas yang ada di kota. Sementara untuk gas bumi untuk transportasi ini juga terus kita tingkatkan, dengan demikian lebih banyak lagi transportasi menggunakan gas bumi, mengurangi tekanan pada bahan bakar minyak, juga polusi dan tentunya juga subsidi,” papar SBY.

Presiden mengaku ia sangat senang, karena banyak pihak yang ingin berkontribusi, ada perusahan dalam negeri, apakah dalam ikut membangun stasiun BBG atau juga bengkel-bengkel untuk mempersiapkan kendaraan mengkonsumdi bahan bakar gas itu.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY juga menyampaikan keinginannya untuk bisa membangun kilang minyak di dalam negeri “Kita tidak bisa  bersandar pada pasar minyak di luar negeri karena tidak menjaga keamanan dari supply BBM di dalam negeri, sedangkan membangun kilang ini memang memerlukan investasi yang besar, marginnya tidak besar, tetapi bagaimanapun kita harus memiliki kilang tambahan yang akan segera dibangun di negeri kita ini. Karena itu kita bahas sejauh mana progresnya, kita kerjasama dengan Kuwait, Saudi Arabia dan pihak lain, kita ingin makin aman supply BBM di negeri kita,” papar SBY.

Hilirasi Tambang Minerba

Presiden juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam bidang tambang mineral dan batubara (minerba). Presiden menyatakan, bahwa ekses dari reformasi, era kebebasan, era desentralisasi, era otonomi daerah, banyak ijin usaha pertambangan yang bermasalah, ribuan, bukan hanya ratuisan, yang bisa  menghambat investasi, merusak segalanya.

“Ini bom waktu semuanya dan saya sudah mengambil keputusan beberapa hari yang lalu akan kita tertibkan saya akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernur sesuai dengan peraturan peemrintah yang berlaku untuk menertibkan segalanya. Kalau tidak tertib ya kita tegakkan aturan, baik administrasi kalau itu urusan administrasi, kalau masuk hukum ya hukum. Ini untuk mengamankan negeri kita dari manajemen atau manajemen negatif yang salah urus yang terjadi di era reformasi ini,” tutur SBY.

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan, yang menjadi ajang debat di banyak kalangan yaitu menghentikan penjualan galian tambang minerba. Meskipun ada kontraknya puluhan tahun yang lalu, menurut Presiden, kita harus sesuaikan dengan cara yang tepat, sebab kalau hanya begini maka nilai tambahnya sedikit sekali, lapangan pekeraan tidak tercipta dan ini tidak baguis untuk industri di dalam negeri kita.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan agar terjadi hilirisasi dari usaha mineral dan batu bara. Banyak yang masih berkeberatan tetapi Presiden meminta jalan terus, sebab hal ini salah satu cara untuk menjalankan ekonomi sesuai dengan UUD 1945, lebih adil bagi rakyat dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Indonesia.

“Kemajuannya usaha untuk renegosiasi pemegang kontrak karya dan pemegang PKP2B sebagian sudah berhasil dan sebagian belum, saya minta dilanjutkan oleh Menteri ESDM, dengan harapan sekali lagi bekerja samalah dengan baik dengan pemerintah,” tegas Kepala Negara.

Presiden mengatakan, secara moral tidak baik ada perusahaan-perusahaan yang berusaha di negeri ini baik asing ataupun domestik menguasasi ratusan ribu hektar dan tidak digunakan, hanya kecil sekali, sementara kita sulit mencari tanah untuk menambah sawah untuk tanaman padi, kedelai dan lain-lain, ini tidak adil dan tidak bisa kita biarkan. Karena itu, tahapan pertama bernegosiasilah dengan baik dan manakala tidak menghasilkan yang kita harapkan tentu ada langkah-langkah yang tepat.

“Saya pertanggung jawabkan ini, karena kalau semuanya diserahkan pada mekanisme pasar, pada kapitalisme global, banyak sekali ketidakadilan di sebuah negara, termasuk di Indonesia sendiri, kita bukan hanya beretorika, tapi kita bekerja sekarang ini, menertibkan kontrak-kontrak yang dibuat puluhan tahun yang lalu ternyata tidak adil, kita lakukan renegosasi dengan baik, sehingga akan lebih menguntungkan, progresnya juga sudah ada,” tukas Kepala Negara. (Humas Setkab/SA /EW/ES)