Rabu, 08 Agustus 2012 - 08:54 WIB
Pemerintah Berikan Insentif Program Energi Baru dan Terbarukan
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 366 kali

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan bahwa program energi baru dan terbarukan membutuhkan daya dorong dan insentif. Karena itu,  pemerintah sedang dan terus melakukan negosiasi agar insentifnya tepat, termasuk harganya agar dapat bersaing dengan harga BBM, sehingga investasi dapat bergerak.

“Karena itu, baik panas bumi, mikro hidro, tenaga surya, tenaga angin, dan lainnya kita sesuaikan. Kalau menyangkut harga fix and tarif agar dapat kompetitif dan investor mau berusaha yang akhirnya tercapai jumlah energi yang kita harapkan,” kata SBY kepada pers seusai Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Pertamina Pusat Jakarta, Selasa, (7/8).

Dalam konferensi pers yang didampingi Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden SBY memerintahkan agar investasi dapat bergerak dengan baik, maka perijinan daerah harus ditertibkan. Kalau tertib, daerah akan mendapat manfaatnya, demikian juga negara akan mendapatkan hasilnya. Kalau tidak tertib, yang mendapatkan hasilnya hanya orang-orang tertentu. “Ini yang harus kita hentikan,” ujar Kepala Negara.

Karena itu, Presiden meminta agar duduk bersama untuk mencari policy yang tepat antara Kementerian Keuangan, BI dan jajaran yang lain agar investasi di bidang energi dan sumber daya mineral dapat berlangsung dan tubuh dengan baik.

“Semangat kita ke depan adalah energi harus betul-betul bisa memenuhi kepentingan dalam negeri, setelah itu diniscayakan kerjasama dengan negara sahabat dan ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu,” ucap SBY.

Kebijakan lainnya menurut Presiden, adalah kalau ada perpanjangan kontrak harus sangat menguntungkan Indonesia, bukan sebaliknya.

“Setelah semuanya adil, kontraknya adil, maka orentasinya dalam negeri dulu, baru kerjasama internasional, baru kita bicarakan aturan yang lain dalam kontrak atau perjanjian kita dengan pihak manapun,” ungkap Kepala Negara.

Terkait dengan isu khusus, seperti divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, Presiden menginstruksikan agar Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral duduk bersama kemudian berbicara kembali dengan DPR RI.(Humas Setkab/EW/SA/ES)