Rabu, 08 Agustus 2012 - 15:20 WIB
Melalui SMS dan Surat, Masyarakat Mendoakan Presiden Diberi Kekuatan
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 835 kali



Ribuan pesan pendek (SMS) dan surat yang berisi pengaduan masyarakat dari seluruh penjuru tanah telah diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam periode 16 – 31 Juli lalu. Pengaduan itu diterima oleh Presiden melalui SMS dan PO BOX 9949.

Staf Khusus Presiden (SKP) Bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, mengungkapkan jumlah pengaduan yang masuk melalui SMS pada periode 16 – 31 Juli itu mencapai 2.029 SMS. Sementara pengaduan yang diterima  melalui surat berjumlah 17.

“Dengan demikian, sejak Juni 2005 saat mulainya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sampai dengan 31 Juli, pengaduan masyarakat kepada Presiden yang masuk  melalui SMS sudah mencapai 3.393.172, sementara yang melalui surat ada 112.935,” ungkap Sardan Marbun di Jakarta, Rabu (8/8) siang.

Mengenai masalah-masalah yang diadukan masyarakat, menurut SKP Bidang Komunikasi Sosial itu bermacam-macam. Untuk periode 16 – 31 Juli 2012 misalnya ada ucapan selamat menunaikan ibadah puasa disertai doa semoga presiden diberi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan selama bulan puasa, keluhan masyarakat terkait naiknya harga kedelai yang diikuti dengan berhentinya operasional pembuatan tempe dan tahu oleh koperasi pengrajin tahu dan tempe, dan harapan masyarakat agar aparat keamanan menindak tegas para pelaku sweeping selama Ramadhan yang cukup meresahkan.

Selain itu masyarakat menyambut baik penetapan awal puasa dan harapan agar tidak menjadi polemik di masyarakat, dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, keresahan masyarakat terkait meningkatnya aksi kejahatan dan harapan masyarakat agar pihak keamanan dapat bertindak tegas, dan pengaduan masyarakat akan penyelewengan dana PNPM Mandiri Perdesaan.

“Itu masih diluar pengaduan soal keterlambatan pembayaran gaji ke-13 di Kabupaten Buol, Gorontalo, dan Aceh, serta harapan masyarakat agar pembangunan Jembatan Selat Sunda dapat segera dilaksanakan,” kata Sardan Marbun.

Pemotongan PNPM

Lebih jauh mengenai masalah pengaduan masyarakat tentang penyelewengan dana PNPM Mandiri Perdesaan, Sardan Marbun menyebutkan program tersebut sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan, melalui pembangunan yang dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dari PNPM Mandiri itu dilakukan oleh masyarakat desa/kota itu sendiri, termasuk pelaksanaan pembangunannya.

Dijelaskan Sardan Marbun, secara bergiliran dilakukan pembangunan desa di tiap kecamatan dengan jumlah dana untuk tahun 2012 maksimal Rp 3 miliar per kecamatan. Sasaran pembangunan dalam tahun 2012 meliputi 6.680 kecamatan, 495 kabupaten/kota dari 33 provinsi.

“Sejauh ini dana yang telah digulirkan untuk PNPM Mandiri sejak dimulai tahun 2007 telah mencapai Rp 57,83 triliun,” kata Sardan Marbun.

Namun berdasarkan laporan masyarakat, menurut SKP Bidang Komunikasi Sosial itu, sering terjadi pemotongan pada saat dana turun, sehingga berakibat kurang maksimalnya kualitas pembangunan.  Laporan ini tentunya mendapat perhatian serius dari pemerintah, dan akan ditindaklanjuti melalui pihak-pihak terkait. (ES)