Jumat, 10 Agustus 2012 - 09:19 WIB
Andi Arief Bantah Adanya Pertemuan di Istana Untuk Pencairan Dana Century
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1225 kali



Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief, membantah pernyataan Antazari Azhar mengenai adanya pertemuan di Istana pada 9 Oktober 2008 lalu, untuk membahas skenario pencairan dana Rp 6,7 triliun untuk Bank Century, yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) itu.

“Sekali lagi Antasari telah melakukan pengakuan yang membohongi publik. Semua pertemuan yang dilakukan presiden selain tematis dan substantif, materinya selalu terdokumentasi secara internal, dan publik juga bisa mengikuti melalui peliputan media masa. Silahkan masyarakat mengecek pertemuan 9 Oktober 2008 itu melalui media massa yang sekarang arsipnya masih ada,” kata Andi Arief di Jakarta, Jumat (10/8) pagi.

Dalam penjelasan di Metro Realitas (8/8), Antasari mengaku pernah diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana pada Oktober 2008 saat masih menjabat sebagai Ketua KPK. Antasari diundang untuk membahas rencana pemberian dana talangan Bank Century karena pemerintah sudah menyadari akan adanya dampak hukum atas kebijakan bailout yang rawan penyimpangan itu.

Selain Antasari, hadir juga beberapa pejabat negara lainnya, seperti Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani, Mensetneg Hatta Rajasa, Gubernur BI Budiono, Andi Mallarangeng, dan Denny Indrayana.

Namun Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mengaku dirinya tidak mengetahui dan tidak mengingat adanya pertemuan antara Presiden SBY dengan mantan ketua KPK Antasari Azhar yang membahas penyelamatan bank bermasalah di Istana.  "Saya tidak tahu apa yang dimaksud dan saya juga gak inget ada pertemuan seperti itu," ujar Andi singkat di sela-sela buka puasa bersama di kantor Kemenpora, Kamis (9/8), sebagaimana dikutip Media Indonesia.Com, Jumat (10/8).

Langkah Penegakan Hukum

Andi Arief menyatakan pertemuan yang dilakukan tepatnya pada 9 Oktober 2008
tersebut Presiden mengundang KPK, Kapolri dan Kejaksaan dalam konteks mengambil langkah-langkah penegakan hukum bagi penyelamatan ekonomi, khususnya para pelaku yang melanggar peraturan pasar modal. Itu salah satu rangkaian rapat yang dilakukan Presiden setelah sebelumnya dengan Kadin, pelaku pasar dll. Intinya bagaimana semua pihak bersama-sama mengantisipasi krisis.

"Perlu dipahami suasana bathin pada saat itu adalah bagaimana melakukan mitigasi krisis, jadi tidak hanya aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan, tetapi juga Bapepam-LK, yang saat itu tengah melakukan observasi pasar modal sebelum Bursa Efek Indonesia (BEI) mensuspensi perdagangan saham," jelas Andi.

Yang paling jelas dalam pertemuan tersebut, lanjut Andi, tentang pernyataan Presiden jika masuk kategori kriminal, agar pihak-pihak terkait untuk tidak segan melakukan  proses hukum setegas-tegasnya. Bahkan secara khusus Presiden meminta peran aktif KPK, Kejaksaan, Kepolisisan di saat krisis, termasuk juga menghimbau aparat hukum agar menangkap pelaku penyebar rumors yg dapat mengganggu pasar dan menimbulkan kepanikan.

Yang patut dicermati menurut Andi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) Nomor 4 Tahun 2008 baru diajukan pada 10 Oktober, dan baru berlaku setelah melalui proses yang alot pada tanggal 15 Oktober. Kemudian puncak krisis yang ditandai dengan gagal kliring Bank Century terjadi pada 13 November. Sedangkan bailout sendiri baru dilakukan tanggal 21 November 2008.

"Artinya pemerintah kita baru sejak 15 Oktober memiliki protokol penangan krisis. Karena itu  komitmen penegakan hukum adalah salah satu substansi dari pertemuan tanggal 9 Oktober tersebut di saat krisis datang namun kita belum memiliki protokol krisis. Kita semua tahu dari pengalaman krisis sebelumnya yaitu tahun 1998, banyak pihak yang sengaja mengambil keuntungan karena tidak diawasi ketat oleh penegak hukum,  jadi tuduhan Antasari itu tidak relevan dan cenderung ngawur. Bagaimana mungkin merencanakan Bailout untuk Century di saat belum ada satu pun Bank yang dapat dipastikan harus dibailout,” tukas Andi.

Ia menyesalkan media yang memaksakan diri mengangkat pengakuan Antazari Azhar terkait pertemuan di Istana itu. “Sudah jelas tidak ada pertemuan itu, jangan diplintir seolah-olah ada pertemuan untuk membahas kesepakatan bail out Century,” pungkas Andi. (YS/ES)