Sabtu, 11 Agustus 2012 - 05:56 WIB
Tingkat Macetnya Rendah, Presiden Setuju Kaji Penurunan Bunga KUR
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1215 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui usulan perlunya mempertimbangkan kembali suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyusul penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI rate) dalam beberapa waktu terakhir.

“Suku bunga KUR marginnya kecil dan sudah diturunkan 2 kali, yaitu untuk KUR Menengah, dari 24% menjadi 23%, terakhir menjadi 22%, sedangkan untuk KUR Ritel 13%. Namun demikian, jika suku bunga KUR masih dapat diturunkan dengan tetap menjaga keamanan agar Non Performance Loan (NPL) tidak membengkak tajam,” kata Presiden SBY dalam konferensi pers usai sidang kabinet terbatas di Bank BRI, Jakarta, Jumat (10/8) petang.

Presiden yang didamping Wakil Presiden Boediono mengemukakan, program KUR yang dimulai pada tahun 2007 dan berlangsung hingga hari ini dan berlanjut ke depan, itu memilki kemajuan atau progress yang nyata, yaitu tersalurkan Rp 28 trilliun bagi 6,8 juta debitur dengan Non Performance Loan/NPL (kredit macet) kurang dari 4%.

“Bayangkan kalau 6,8 juta usaha mikro dan kecil yang kita aliri KUR itu dan jumlah ini bisa kita tingkatkan 2 tahun mendatang, tahun 2014, manakala mendekati 10 juta, maka sebutlah dari 240 juta penduduk kita termasuk bayi, anak-anak kecil,lansia maka sekian banyak  dialiri oleh kredit usaha ini tentu dampaknya baik bagi rumah tangga-rumah tangga, dampak ekonomi yang positif bagi pendapatan penghasilan keluarga, bagi pembelanjaan mereka, bagi penciptaan lapangan pekerjaan, dan penambahan aset bagi semua UMKM,” papar SBY.

Beberapa provinsi telah berhasil menyalurkan KUR kepada masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan pengangguran, antara lain, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provins Sulawesi Utara.

“Saya menginstruksikan kepada gubernur, bupati dan walikota, lakukan penyebarluasan kredit usaha rakyat ini untuk rakyatnya. Dengan demkian pada tahun-tahun mendatang lebih berhasil lagi menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran atau sama dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru”, seru Kepala Negara.

Diakui Kepala Negara, masih ditemui sejumlah hambatan dalam penyaluran KUR itu. Karenanya, ia minta agar tantangan dan hambatan perlu diatasi bersama-sama oleh Bank Indonesia, Perbankan, dan Menteri Keuangan, dengan melibatkan  para Gubernur dan Bupati/Walikota.

“Saya sudah meminta untuk diatasi, duduk bersama diantara perbankan, BI, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan semua harus bekrjsama untuk mengatasi hambatan kemudan lebih menyukseskan lagi implementasi dari KUR ini,” ujar SBY.

Terkait distribusi KUR, Presiden menyatakan dari Rp 8,2 trilliun yang disalurkan dengan 6,8 juta debitur, 50% lebih tersalurkan untuk sektor perdagangan dan jasa, kurang  dari 15% untuk sektor pertanian, dan hanya belasan persen untuk industri hilir. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan penyaluran KUR, untuk komunitas masyarakat tepi perkotaan, petani, nelayan, dan industri kecil guna  mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut perlu ditunjang dengan aturan penyaluran KUR yang jelas, berikut pembinaan dan pengawasan penyalurannya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyatakan terima kasihnya kepada masyarakat penerima KUR yang tidak membebani Pemerintah, karena kredit yang macet kecil, yaitu kurang dari 4%.

Sudah Lebih Rendah

Secara terpisah Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan menegaskan pernyataan Presiden bahwa tingkat suku bunga rendah bagi KUR bukan prioritas, namun yang terpenting adalah akses kemudahan pelayanan penyaluran KUR.

“Jika suku bunga diturunkan, maka Pemerintah menanggungnya melalui uang negara sebagai penjaminan, demikian pula bank-bank pemberi KUR harus mengeluarkan cost. Tingkat suku bunga KUR, sebenarnya lebih rendah dari suku bunga simpan pinjam biasa, yaitu dengan tingkat suku bunga flat 1%-1,5% per bulan atau 24%-25% per tahun, sedangkan suku bunga KUR hanya 22%,” urainya.(RIT/Humas Setkab/ES)