Senin, 20 Agustus 2012 - 07:55 WIB
Transfer Anggaran ke Daerah Rp 518,9 Triliun, Pemerintah Percepat Pembangunan di Papua dan Papua Barat
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1609 kali



Guna mencapai berbagai sasaran strategis pada tahun 2013 mendatang, dalam RAPBN 2013, Pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 518,9 trilun, atau naik Rp 40,1 triliun (8,4 persen) dari pagu anggaran transfer ke daerah pada APBN-P 2012.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan Pidato RUU RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya pada Sidang Paripurna DPR-RI, Jumat (16/8) malam, menjelaskan anggaran sebesar itu akan dialokasikan masing-masing untuk dana perimbangan Rp 435,3 triliun, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 83,6 triliun.

“Alokasi dana perimbangan, naik Rp 26,9 triliun atau 6,6 persen dari pagu APBN-P 2012,” kata Presiden SBY dalam sidang yang dipimpin Ketua DPR-RI Marzuki Alie itu. Dana perimbangan itu, terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 99,4 triliun; Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 306,2 triliun; dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 29,7 triliun.

DBH dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, DAU dialokasikan sebagai instrument pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sedang DAK dialokasikan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

“Kita berikan prioritas dan perhatian khusus kepada daerah-daerah tertinggal dalam pengalokasian anggaran DAK, sehingga distribusi DAK ke daerah tertinggal meningkat dari sebelumnya Rp 10,5 triliun dalam APBN-P 2012 menjadi Rp 13,06 triliun dalam RAPBN 2013,” ungkap SBY.

Dana Otonomi Papua, Papua Barat dan Aceh

Dalam kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan, bahwa pemerintah akan menempuh percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan mengingat kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah kedua provinsi itu masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di tanah air.

Untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat, kata Kepala Negara, pemerintah akan mengintesifkan langkah-langkah pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, akan dilakukan penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Sedang untuk menembus keterisolaisan, pemerintah akan meningkatkan pembangunan sejumlah ruas jalan darat yang menembus dari pesisir selatan hingga ke pegunungan tengah.

“Kita akan tingkatkan pelaksanaan kebijakan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua di beberapa perguruan tinggi unggulan di luar Papua, di sejumlah instansi pemerintah yang strategis, serta pemagangan di berbagai instansi pemerintah di luar Papua,” ucap Kepala negara.

Presiden menyampaikan, dari alokasi Dana Otonomi Khusus (DOK) sebesar Rp 13,2 triliun pada RAPBN 2013, pemerintah akan mengalokasikan untuk Provinsi Papua sebesar Rp 4,3 triliun; Papua Barat Rp 1,8 triliun; dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebesar Rp 6,3 triliun.

Selain Dana Otonomi Khusus, pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 1 triliun. “Saya minta agar Dana Otonomi Khusus ini dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat kita manfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat,” pinta SBY. (ES)