Selasa, 28 Agustus 2012 - 13:46 WIB
Tahun Depan, Pemerintah Anggarkan 20 Miliar Dollar AS untuk Infratruktur
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 675 kali



Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2013. Sementara, untuk keperluan pembanguan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik selama satu dasawarsa ke depan, diperkirakan memerlukan dana lebih dari 60 miliar dollar AS setiap tahunnya.

Saat memberikan sambutan pembukaan Asia Pacific Ministers and Regional Governors Conference on Sustainable and Inclusive Insfrastructure Development, sekaligus Konferensi dan Pameran Internasional tentang Infrastruktur, di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center, Selasa (28/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan, dana sebesar 20 miliar dollar itu akan difokuskan pada sektor energi dan transportasi.

"Di sektor transportasi, kita ingin menambah kapasitas jalan-jalan nasional sepanjang 4.278 km dari yang sudah ada. Kita  juga berencana untuk membangun jalan-jalan baru sepanjang 559 km, rel kereta api sepanjang 380, km dan 15 pelabuhan udara baru," kata Presiden SBY.

Dalam tiga dasawarsa terakhir ini, Presiden SBY menambahkan, banyak negara di kawasan Asia Pasifik yang masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam bidang infrastruktur. Tantangan inipun dirasakan mendesak untuk dijawab, mengingat kawasan Asia Pasifik saat ini telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global.  Kawasan Asia Pasifik diproyeksikan akan berkembang lebih pesat, dibandingkan kawasan-kawasan lainnya di dunia. Pada 2012, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini diperkirakan akan mencapai 4,3 persen dan menjadi 4,7 persen di 2013.

Presiden SBY menilai, bagi Indonesia, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Sebab, infrastruktur selain merupakan pilar utama dari pertumbuhan ekonomi, dan komponen penting bagi pencapaian pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan, juga merupakan bagian dari konektivitas antar daerah. 

"Untuk tujuan itulah, saya telah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di bawah Masterplan ini, sebanyak 135 proyek pembangunan infrastruktur dan sektor riil telah dimulai, dengan nilai investasi lebih dari Rp 490 triliun. Melalui MP3EI, selain Pulau Jawa dan Sumatera yang relatif sudah lebih berkembang, kawasan-kawasan di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku, serta di Kepulauan Nusa Tenggara menjadi perhatian utama," jelasnya.

Kepala Negara menegaskan, pembangunan infrastruktur di tanah air, menjadi sangat penting dan strategis, karena berperan pula dalam upaya memperkecil kesenjangan pembangunan, baik diantara kelompok masyarakat kota dan daerah. Di Indonesia bagian Timur misalnya, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk menanggulangi tingginya harga-harga barang, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yanglebih layak.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memiliki multiplier effects yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan keterhubungan dan aktivitas ekonomi. Sehingga, pembangunan infrastruktur pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, dan memfasilitasi pertumbuhan sektor industri dan usaha kecil menengah yang merupakan tulang punggung ketahanan ekonomi Indonesia.
 
Dalam acara yang dirangkaikan dengan Pameran Infrastruktur Internasional Indonesia 2012 ini, Presiden SBY menyadari dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik bukanlah tanpa tantangan karena terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi antara lain kondisi geografis, kerawanan dan dampak bencana alam, dan sumber pembiayaan yang tidak mudah diperoleh.

Terkait masalah pertama, yakni letak geografis, SBY mengatakan, bagi negara kepulauan seperti Indonesia dibutuhkan infrastruktur maritim karena wilayah-wilayah pantai di seantero Nusantara akan dapat terhubungkan. Pasalnya, tanpa faktor ini, industri di kawasan pantai dan lepas pantai akan sulit berkembang. 

Masalah kedua, terkait dengan faktor bencana alam. Sebagian besar negara di kawasan Asia Pasifik adalah wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Tsunami, angin topan, banjir, abrasi tepi laut, dan longsor, merupakan beberapa contoh bencana alam yang dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun.  Oleh karena itu, kapasitas dan efektifitas penanganan bencana alam haruslah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan infrastruktur.

Lalu masalah ketiga, yakni makin tidak mudahnya mencari sumber pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Di saat dunia masih mengalami dampak dari krisis keuangan global, pendanaan untuk pem-bangunan infrastruktur  tentu menjadi semakin langka. Indonesia memerlukan investasi tidak kurang dari 250 miliar dolar AS. "Investasi sebesar itu antara lain akan kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur listrik dan energi, jalan, jalur kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi," imbuhnya. 

Adapun, Indonesia senantiasa terbuka bagi pemerintah negara-negara lain serta kalangan swasta, untuk berinvestasi di negeri ini melalui skema Public Private Partnerships (PPP). Kendati demikian, kerjasama kawasan dan internasional, merupakan langkah penting untuk memastikan ketersediaan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Dalam KTT yang lalu di Los Cabos, Mexico, para pemimpin G20 sepakat untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur.

"Saya menyambut baik bahwa di  ASEAN, telah terbentuk ASEAN Infrastructure Fund (AIF). Melalui skema ini, ASEAN dan Asian Development Bank bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan, melalui pengumpulan dana dan penggunaan tabungan ASEAN. Akses pada dana yang terkumpul ini sangatlah penting bagi implementasi Masterplan on ASEAN Connectivity (MPAC)," tutur Kepala Negara.

Di masa depan, SBY menegaskan Indonesia perlu menyelaraskan strategi pembangunan infrastruktur kita, dengan pandangan dan strategi baru pembangunan yang berkelanjutan. Inilah yang dewasa ini tengah menjadi perhatian dan agenda dari badan PBB yang belum lama dibentuk, yakni UN High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda.

SBY sebagai Ketua Bersama pada High-Level Panel bersama-sama dengan Presiden Ellen Johnson-Sirleaf dari Liberia, dan Perdana Menteri David Cameron dari Inggris menambahkan, dalam satu tahun ke depan, panel ini akan bekerja untuk menggariskan visi dan substansi agenda pembangunan pasca 2015. Indonesia sendiri memiliki komitmen kuat untuk menyukseskan panel ini dan akan memberikan kontribusi substantif, berdasarkan pengalaman.

Acara pembukaan Asia Pacific Ministers and Regional Governors Conference on Sustainable and Inclusive Insfrastructure Development, sekaligus Konferensi dan Pameran Internasional tentang Infrastruktur itu juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menpareakraf Mari E. Pangsetu, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, dan Gubernur dari 33 provinsi di tanah air. (WID/ES)