Rabu, 28 November 2012 - 09:34 WIB
Ini Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenperin, Kemenristek, Kementan, Kemen PPA, dan Kemenpera
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 5310 kali



Sebagaimana diberitakan sebelumnya pegawai negeri dari 20 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 hingga Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November lalu, Tunjangan Kinerja ini berlaku surut mulai 1 Januari 2012. Berikut rincian Perpres Tunjangan Kinerja dari masing-masing K/L dimaksud.

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012

Perpres ini mengatur pemberian Tunjangan Kinerja untuk pegawai negeri (Sipil dan anggota TNI/Polri) yang diangkat dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kemenperin; b. Pegawai Kemenperin yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan Kemenperin yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai negeri; d. Pegawai di lingkungan Kemenperin yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kemenperin; dan e. Pegawai di lingkungan Kemenperin  yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

“Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012, dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal 5 Ayat (1,2) Perpres No. 101/2012 itu.

Adapun Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada APBN tahun anggaran bersangkutan.

Kelas Jabatan

Mengenai kelas jabatan, Pasal 7 Ayat (1) Perpres ini menyebutkan, untuk pertama kali ditetapkan oleh Kemenperin sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan, akan ditetapkan oleh Menperin dan Menteri PAN-RB.

Perpres ini juga menegaskan, bagi pegawai di lingkungan Kemenperin yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selirih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

“Apabila Tunjangan Profesi yang diterimanya lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya,” bunyi Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 itu.

Dalam lampiran Perpres No. 101/2012 itu juga disampaikan besaran tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan dari masing-masing pegawai, yang secara keseluruhan dibagi dalam 17 kelompok, terendah Rp 1.563.000,00 dan tertinggi Rp 19.360.000,00

NO

KELAS JABATAN

TUNJANGAN KINERJA             PER KELAS JABATAN

1

2

3

1

17

Rp  19.360.000,00

2

16

Rp  14.131.000,00

3

15

Rp  10.315.000,00

4

14

Rp    7.529.000,00

5

13

Rp    6.023.000,00

6

12

Rp    4.819.000,00

7

11

Rp    3.855.000,00

8

10

Rp    3.352.000,00

9

9

Rp    2.915.000,00

10

8

Rp    2.535.000,00

11

7

Rp    2.304.000,00

12

6

Rp    2.095.000,00

13

5

Rp    1.904.000,00

14

4

Rp    1.814.000,00

15

3

Rp    1.727.000,00

16

2

Rp    1.645.000,00

17

1

Rp    1.563.000,00

 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk pemberian Tunjangan Kinerja di Kemenristek sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2012 Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012 dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012 (Pusdatin/ES)