Kamis, 27 Desember 2012 - 09:20 WIB
Pemerintah Buka Peluang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 1709 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan reklamasi (dalam bentuk pengurugan, pengeringan lahan atau drainase) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perpres ini dikecualikan bagi reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus; lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan; serta pada kawasan konservasi dan alur laut.

Menurut Perpres ini, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang bisa melaksanakan reklamasi namun sebelumnya mereka wajib membuat perencanaan reklamasi, yang meliputi: a. Penentuan lokasi; b. Penyusunan rencana induk; c. Studi kelayakan; dan d. Penyusunan rancangan detail.

“Penentuan lokasi reklamasi dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota,” bunyi Pasal 4 Ayat (1) Perpres tersebut.

Disebutkan dalam Perpres ini, penentuan lokasi reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi. Selain itu juga harus disebutkan lokasi sumber material yang akan digunakan untuk reklamasi.

Adapun mengenai penyusunan rencana induk, paling sedikit harus memuat: a. Rencana peruntukan lahan reklamasi; b. Kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi; c. Tahapan pembangunan; d. Rencana pengembangan; dan e. Jangka waktu pelaksanaan reklamasi.

Sedangkan studi kelayakan yang harus dilakukan meliputi: a. Teknis (kelayakan hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan geoteknik); b. Ekonomi-finansial (rasio manfaat dan biaya, nilai bersih perolehan sekarang, tingkat bunga pengembalian, dan jangka waktu pengembalian investasi); dan c. Kelayakan lingkungan hidup berdasarkan keputusan atau rekomendasi UKL-UPL.

Perizinan

Pasal 15 Perpres No. 122/2012 ini menegaskan, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Izin Menteri diperlukan untuk reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas pronvinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah. Sedang Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

“Permohonan izin lokasi wajib dilengkapi dengan: a. Identitas pemohon; b. Proposal reklamasi; c. Peta lokasi dengan koordinat geografis; dan d. Bukti kesesuai lokasi reklamasi dan RZWP-3-K dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang,” bunyi Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012

Disebutkan dalam Perpres ini, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin lokadi dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja, dan apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.

Setiap pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyusun rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi.

Adapun permohonan izin pelaksanaan reklamasi wajib dilengkapi dengan : a. Izin lokasi; b. Rencana induk reklamasi; c. Izin lingkungan; d. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial; e. Dokumen rancangan detail reklamasi; f. Metoda dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan g. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Untuk izin pelaksanaan reklamasi itu, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja untuk menerima atau menolak. Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.

Pasal 18 Perpres ini menyebutkan, setiap pemegang izin pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib melaksanakan: a. Pembangunan fisik; b. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada instansi pemberi izin; c. Reklamasi sesuai dengan rancangan detail; dan d. Reklamasi sesuai dengan izin lingkungan.

“Izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun. Izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi,” tegas Pasal 19 Ayat (1,2) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 itu.

Menurut Perpres ini, izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi, dan/atau izin lingkungan dicabut.(Pusdatin/ES)