Kamis, 27 Desember 2012 - 13:50 WIB
Rincian APBN 2013 Ditetapkan, Perubahan Lewat Menteri Keuangan
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 5769 kali



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 30 November 2012 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013.

Rincian APBN Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 itu terdiri atas: a. Rincian anggaran menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, sub program, kegiatan, jenis belanja dan sumber dana; b. Rincian anggaran menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, pusat, daerah, dan kode kewenangan; dan c. Rincian anggaran organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, program, kegiatan, keluaran (output) dan prakiraan maju.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya APBN 2013 berkekuatan Rp 1,683,0 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1154,4 triliun dan transfer ke daerah untuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp 528,6 triliun.

Pemerintah menganggarkan pada 2013 penerimaan perpajakan sebesar Rp 1193,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 332,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp 4,5 triliun. Sehingga seluruh penerimaan negara pada 2013 ditargetkan mencapai Rp 1525,2 triliun, atau defisit Rp 153,3 triliun (15% dari Product Domestic Bruro/PDB).

Perubahan dan Pergeseran

Dalam Keppres ini disebutkan perubahan rincian lebh lanjut dari APBN Pemerintah Pusat berupa: a. Pergeseran anggaran belanja; b. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi PNBP; c. Perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) setelah UU APBN ditetapkan; d. Perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman liuar negeri; dan e. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengertian pergeseran anggaran belanja yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2012 ini adalah: 1) dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 2) antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan; 3) kegiatan yang bersifat swakelola dalam satu program sepanjang tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda; 4) ntar jenis belanja dan/atau antar jenis kegiatan dalam satu program dan/atau antar program dalam satu Kementerian Negara/Lembaga sehubungan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 5) antar jenis belanja dalam satu kegiatan; dan/atau 6) antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

“Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ini menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013,” bunyi Pasal 4 Keppres tersebut.

Keppres ini juga menegaskan, ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan rincian APBN 2013 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.(Pusdatin, ES)