Selasa, 29 Januari 2013 - 13:27 WIB
Menhan: Inpres No 2/2013 Atur Gangguan Keamanan, Bukan Ancaman Keamanan
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 1861 kali



Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yosgiantoro angka bicara terkait penerbitan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan di Dalam Negeri. Ia menyebutkan, Inpres yang diperkenalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pada intinya terdiri atas tiga bagian, yaitu untuk pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi.

“Pemerintah aktif didalam pencegahan dan rehabilitasi,” kata Purnomo Yosgiantoro kepada wartawan seusai mendampingi Presiden SBY menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jepang atau Japan Grounds Self-defence Force (JGSDF) Jenderal Eji Kamizuka di Kantor Presiden, Jakarta,  Selasa (29/1).

Menhan meminta masyarakat untuk tidak salah menerjemahkan penekanan Inpres tersebut sebagai instruksi dalam menghadapi ancaman. Inpres ini, ungkap Menhan, untuk menghadapi gangguan. Jadi hati-hati ya ada ancaman, ada tantangan, ada hambatan dan ada gangguan. Kalau ancaman itu eskalasinya sudah tinggi.

“Inpres No 2 Tahun 2013, mengatur gangguan keamanan bukan ancaman keamanan. Jadi tingkatnya itu masih gangguan keamanan dalam keadaan  tertib sipil. Diminta ataupun tidak diminta, bila terjadi gangguan keamanan, TNI akan ada dikerahkan disitu tapi tidak untuk masuk. Jadi kita (TNI) berada di dekat tempat kejadian dalam koordinasi dengan Polri," kata Purnomo.

Purnomo menambahkan bahwa selama ini pemerintah ingin mengaktifkan peran kepala daerah dalam menertibkan gangguan keamanan. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanangan Konlfik Sosial menyebutkan kepala daerah yang melakukan koordinasi dibawah koordinasi Menko Polhukham.

Efektivitas

Sebelumnya saat menyampaikan arahan pada peserta Rapat Kerja Pemerintah di Jakarta, Senin (28/1), Presiden SBY berharap, dengan ditandatanganinya Inpres No. 2/2013 situasi kemanaan dalam negeri kita benar-benar dapat dijaga.

Disamping Polri sebagai penjuru, sesuai Inpres tersebut, dalam keadaan tertentu dibantu oleh TNI dan jajaran keamanan lain, maka peran para gubernur, para bupati/walikota akan sangat besar dan menentukan.

"Dengan Inpres ini tidak boleh lagi ada keragu-raguan bertindak, tidak boleh lagi ada keterlambatan mengatasinya,  tidak boleh lagi kita tidak bisa mencegah sesuatu yang seharusnya bisa kita cegah, dan juga tidak boleh lagi kita menangani konflik komunal atau aksi kekerasan secara tidak tuntas. Jangan menyimpan bom waktu, selesaikan dengan tuntas," pinta Presiden. 

Sementara  Menko Polhukam Djoko Suyanto menjelaskan, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan di Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (28/1) itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu, tidak seolah-olah kewenangan dan tanggung jawab kepolisian dan TNI semata.

“Ini peningkatan efektivitas, bukan berarti yang kemarin-kemarin tidak bisa dilakukan tetapi meningkatkan efektivitas sesuai dengan kewenangan instasi masing-masing atas dasar peraturan dan per-UU-an yang berlaku. Jadi tidak ada lagi kesan ini menjadi Inpres yang meng-overright,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto kepada wartawan di sela-sela Rapat Kerja Pemerintah di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/1) petang.(WID/ES)