Senin, 25 Februari 2013 - 21:10 WIB
Setkab Optimalkan Pelayanan Proses Kepangkatan dan Pensiun PNS Gol IV/c Ke Atas
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 924 kali



Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyampaikan Rencana Aksi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2013 dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Sekretariat Kabinet (Setkab) Tahun 2013 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 />
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Senin (25/2) malam, yang dipimpim Ketua Komisi II Agun Gunanjar didampingi Wakil Ketua Hakam Naja dan Taufik Effendi, Seskab Dipo Alam menjelaskan aksi tersebut yang meliputi optimalisasi pelayanan proses kepangkatan dan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IV/c ke atas; pelaksanaan strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi (Strakom PBAK); dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanan (WBBM).

Disebutkan oleh Seskab, dalam melaksanakan rencana aksi itu pihaknya tidak sendiri melakukannya tetapi juga bekerjasama dengan sejumlah instansi lagi, mulai Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, Kementerian/Lembaga lain, dan Pemerintah Daerah.

"Ke depan kita berharap tersedianya informasi/data proses Kepangkatan dan Pensiun PNS Golongan IV/c ke atas melalui Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) yang diupload ke dalam website Setkab," kata Dipo.

Seskab Dipo Alam berharap penyelesaian Keputusan Presiden (Keppres) tentang kepangkatan dan pensiun PNS Golongan IV/c ke atas tepat waktu sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Setkab.

Adapun menyangkut pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK), Seskab Dipo Alam, berharap berhasil disusunnya dokumen strakom PBAK Setkab sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberanrasan korupsi secara menyeluruh.

Mengenai pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Seskab Dipo Alam berharap bisa segera dilakukan pencanangan Zona Integrasi, semakin banyak jumlah unit kerja di Setkab yang telah mendapat predikat WBK/WBBM.

Rapat Kerja Seskab Dipo Alam dengan Komisi II DPR ini selain dihadiri oleh 24 anggota Komisi II, juga nampak hadir Wakil Seskab Ibnu Purna, para pejabat eselon I dan eselon II Setkab.

(ES)