Rabu, 27 Februari 2013 - 08:50 WIB
50 Ribu Tenaga Honorer K1 Lolos Verifikasi dan Validasi BKN
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 8610 kali



Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meloloskan 50.264 tenaga honorer kategori K1 (gaji dan pendapatan dibiayai APBN/APBD) yang terdiri dari 17.073 honorer K1 di 33 instansi pusat, dan 33.191 honorer K1 dari 423 instansi daerah/pemda.

Kepala BKN Eko Sutrisno dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR yang dipimpin Ganjar Pranowo, Selasa (26/2), mengemukakan bahwa ke-50.264 tenaga honorer K1 itu lolos verifikasi dan validasi serta hasil quality assurance (QA) oleh BPKP yang memenuhi kriteria (MK) hingga 25 Januari 2013.

“Data tenaga honorer K1 yang masuk kategori MK itu sudah dikirim ke Kementerian PAN-RB dan UKP4 sebanyak 50.264 untuk proses selanjutnya,” ujar Eko Soetrisno.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 para tenaga honorer K1 maupun K2 (gaji dan pendapatan tidak dibayar melalui APBN/APBD) yang memenuhi syarat administrasi dan lolos uji kompetensi diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk tenaga honorer K1, pengangkatan dilakukan dalam formasi tahun anggaran 2005 – tahun anggaran 2012. Adapun untuk tenaga honorer K2, proses pengangkatan dilakukan dalam formasi tahun anggaran 2005 – tahun anggaran 2014.

Tenaga honorer yang bisa diproses menjadi CPNS itu harus memenuhi syarat berusia maksimal 46 tahun, dan setidaknya sudah mengabdi selama 1 (satu) tahun terhitung pada 1 Januari 2006.

Ratusan Ribu Tenaga Honorer

Kepala BKN Eko Sutrisno mengemukakan, pada awalnya jumlah tenaga honorer K1 mencapai 152.310, tersebar di 523 instansi, yakni 38 pusat dan 485 pemda. Setelah dilakukan pemetaan, jumlahnya berkurang menjadi 140.410. Dari jumlah itu, sebanyak 71.467 MK, sementara 68.943 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). “Hingga tanggal 25 Januari 2013, data MK yang selesai dan sudah dikirim ke Kementerian PAN-RB dan UKP4 sebanyak 50.26,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Kementerian PAN – RB Tasdik Kinanto mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menugaskan BKN untuk menjelaskan  alasan yang menyebabkan tenaga honorer ketegori I yang tidak memenuhi kriteria (TMK), berdasarkan hasil quality assurance (QA) dan audit tujuan tertentu (ATT). 

Menurut Tasdik, setidaknya ada 9 alasan yang menyebabkan mereka menjadi TMK. Antara lain pembiayaan non APBN/APBD, pembayaran terputus-putus, indikasi SPJ palsu atau fiktif, tidak dapat dilaksanakan Audit Tujuan Tertentu (ATT), indikasi SK palsu, berkas keuangan tidak lengkap, honor di-SPJ-kan pada satuan kerja lain, kesulitan data dan daerah bencana, dan pengangkatan bukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Tasdik Kinanto yang yang juga Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB itu menambahkan, penyampaian alasan oleh BKN atas tenaga honore K1 yang masuk kategoro TMK akan dilakukan di masing-masing kantor regional (Kanreg).  

Setelah disampaikan alasan TMK, kepada masing-masing instansi, diberikan waktu untuk menyampaikan bukti baru secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya terhadap alasan TMK tersebut. “Bukti baru tersebut dapat disampaikan paling lambat tanggal 8 Maret 2013,” ujar Tasdik. (Humas Kemen PAN-RB/ES)