Selasa, 05 Maret 2013 - 13:14 WIB
Masyarakat Keluhkan Pelayanan Kesehatan Kepada Presiden
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 1270 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 16 – 28 Februari 2013 menerima 4.615 pengaduan masyarakat dalam bentuk SMS dan surat. Sebanyak 3 surat di antaranya telah dibalas ke pengadu.

Staf Khusus Presiden (SKP) bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, di Jakarta, Selasa (5/3), mengemukakan berbagai ragam masalah disampaikan kepada Presiden SBY dalam pengaduannya itu, mulai pelayanan kesehatan di rumah sakit, narkoba, bahkan hingga perlakuan media massa yang tidak seimbang dalam pemberitaannya.

“Masyarakat berharap agar ada peningkatan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit,” ujar Marbun, yang juga pengelola SMS dan PO BOX 9949.

Menurut Sardan Marbun, Jamkesnas adalah salah satu program pro rakyat yang dicanangkan pemerintah untuk membantu kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Fasilitas-fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Pustu termasuk rumah sakit, telah menjangkau sebagian besar daerah di tanah air.

Berbagai keluhan adalah kurangnya pelayanan bagi pasien terutama akibat kurangnya tenaga medis, di samping sering pasien harus membeli obat sendiri karena tidak tersedia di rumah sakit. "Akhirnya masyarakat merasakan beban berat, karena biaya obat dirasakan cukup mahal," kata Sardan.

Kekerasan Seks di Rumah Tangga

Selain masalah kesehatan itu, pada periode 16 – 28 Februari 2013 masyarakat juga mengadukan masalah maraknya kekerasan seks di rumah tangga yang melibatkan orangtua dan anaknya kepada Presiden SBY.

Namun demimkian secara umum, menurut Sardan Marbun, surat pengaduan didominasi oleh banyaknya masyarakat yang memohon perlindungan hukum, terutama perkara yang telah menahun dan belum juga ada kejelasan statusnya.

SKP bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, menambahkan kepada Presiden SBY masyarakat berharap agar pemerintah menerapkan dan melaksanakan hukum yang tegas dalam pemberantasan korupsi dan narkoba serta menghukum berat para pelakunya.

“Masyarakat juga prihatin terhadap media yang pemberitaannya tidak berimbang serta mendiskreditkan pihak-pihak tertentu,” jelas Sardan Marbun.

Terkait tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), masyarakat mengadukan adanya lembar jawaban komputer yang tidak akurat di Kemenkumham Kabupaten Bantul, DIY.

Presiden SBY menerima pengaduan tenaga kerja terhadap Disnaker Surakarta yang tidak menanggapi tuntutan pekerja CV Baja Sakti yang tutup karena pemiliknya meninggal dunia.

Bahkan, kata Sardan Marbun, Presiden SBY menerima SMS yang berisi harapan masyarakat agar Partai Demokrat dapat segera bangkit dari keterpurukan.

Mengenai masalah lokal, menurut Sardan Marbun, masyarakat di Kota Gorontalo, Kota Bekasi dan Kabupaten Tanah laut, Kalimantan Selatan, mengeluhkan keterlambatan pembayaran Tunjangan  Sertifikasi Guru periode September – Desember 2012 akibat belum selesainya verifikasi oleh dinas setempat, serta kurangnya dana yang telah dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sementara terbunuhnya beberapa anggota TNI di Papua, menjadi keprihatinan masyarakat, dan mereka berharap aparat keamanan dapat bertindak tegas dan menciptakan rasa aman.

Menurut Sardan Marbun, hingga 28 Februrai 2013, sejak Juni 2005 saat mulainya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, Presiden SBY telah menerima 3.430.325 pesan pendek (SMS) dan 113.583 surat melalui PO BOX 9949 JKT 10000. (WID/ES)