Selasa, 05 Maret 2013 - 19:07 WIB
Kepala Bappenas Luncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 893 kali



Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, meluncurkan (launching) Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) di Jakarta, Selasa (5/3).

Bappenas telah mengoordinasikan penyusunan Stranas PPRG ini bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan dukungan dari United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).

Pada tahun 2012 Stranas PPRG telah ditetapkan melalui Surat Edaran yang telah ditandatangani oleh empat menteri (Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkeu, Mendagri, dan Menteri Negara PP&PA) selaku Tim Penggerak PPRG.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana dalam sambutannya mengatakan, penyusunan Stranas PPRG ini bertujuan agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Stranas PPRG ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan PUG sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, sekaligus menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millennium Development Goals (MDGs),” tutur Armida.

Inisiatif PPRG dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. Kep. 30/M.PPN/HK/03/2009. Selanjutnya, Kemenkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), yaitu PMK No. 119/2009, diperbarui dengan PMK No. 104/2010 dan diperbarui dengan PMK No. 93/2011.

Di masing-masing PMK tersebut dicantumkan bahwa PPRG dilaksanakan oleh K/L dengan melakukan analisis gender dan menyusun Gender Budget Statement (Lembar ARG) atau pernyataan bahwa anggaran sudah responsif gender.

“Hasil evaluasi pelaksanaan PPRG (Bappenas, 2011) di tujuh K/L (KPP&PA, Kemenkeu, Kementerian PU, Kementan, Kemendiknas, Kemenkes, dan Kementerian PPN/Bappenas) telah menunjukkan kemajuan dengan terbentuknya kelembagaan PUG dan pelaksanaan PPRG. Pelaksanaan PPRG di empat provinsi (Banten, DI Yogyakarta, Jateng, Jatim) telah berjalan dengan baik,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana.

Menurut Armida, beberapa hal yang menjadi tantangan ke depan adalah: (i) perspektif kesetaraan gender perlu ditingkatkan dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun daerah. (ii) koordinasi antarinstasi penggerak masih perlu ditingkatkan, (iii) perlu penguatan dasar hukum PPRG dan mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta (iv) perlu penguatan kapasitas instansi pelaksana PPRG.

Oleh karena itu, sasaran Stranas PPRG ini antara lain: (1) penguatan dasar hukum PPRG di daerah; (2) penetapan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di tingkat K/L, dan pemerintah daerah, baik untuk Tim Penggerak PPRG maupun Pelaksana PPRG; (3) pelaksanaan PPRG di K/L terpilih berikutnya; (4) pelaksanaan PPRG di provinsi terpilih; serta (5) penguatan kapasitas Instansi Penggerak dan Pelaksana PPRG.

Sementara itu, kebijakan PPRG ke depan diarahkan pada: (1) Pelembagaan PPRG dengan membangun komitmen pejabat tertinggi dan tinggi K/L dan Pemerintah Daerah; (2) Koordinasi instansi penggerak dengan K/L teknis dan SKPD teknis; dan (3) Peningkatan kapasitas K/L dalam melakukan analisis gender untuk menyusun Lembar ARG. (Humas Bappenas/ES)