Kamis, 07 Maret 2013 - 10:26 WIB
Juni - Juli, Seleksi Tenaga Honorer K2 Jadi CPNS
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 3613 kali



Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer K2 (yang gaji dan pendapatannya tidak dibayar melalui APBN/APBD) akan dilaksanakan sekitar Juni – Juli mendatang. Bagi yang dinyatakan lulus dalam seleksi ini selanjutnya akan diangkat menjadi CPNS pada Tahun Anggaran 2013-2014.

Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat saat menerima Komisi I DPRD dan BKD Kampar  di ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Rabu (6/3), menjelaskan pembuatan soal tes bagi tenaga honorer K2 itu akan  dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Sementara pelaksanaan tes untuk Kabupaten/Kota akan dikoordinir oleh Gubernur sesuai dengan time table yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan BKN.

“Tenaga honorer K II yang akan diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang dinyatakan lulus tes yang diadakan sesama tenaga honorer K II,” tegas Tumpak.

Tumpak menjelaskan, tenaga honorer kategori satu (K1) yang pembayaran gajinya bersumber dari non APBN/APBD, secara otomatis menjadi tenaga honorer kategori dua (K2). Hal ini dikarenakan sumber pembayaran gaji tenaga honorer K1 adalah dari APBN/APBD,  ada pun sumber gaji untuk tenaga honorer K2 bukan dari APBN/APBD.

Ada pun tenaga honorer K1 yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) dikarenakan aspek-aspek lainnya tidak dapat menjadi tenaga honorer K2 . Aspek lain tersebut seperti:tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta, masa kerja terputus, atau diangkat bukan oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Kepala Bagian Humas BKN itu, setelah uji publik untuk tenaga honorer kategori I, BKN dan Kementerian PAN-RB menerima lebih dari 32.000 surat pengaduan keberatan, baik keberaran terhadap data yang Memenuhi Kriteria (MK) ataupun yang  Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).

Melihat banyaknya pengaduan  itu, lanjut Tumpak, pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN-RB mengambil sejumlah kebijakan. Pertama, memerintahkan BPKP melakukan  Quality Assurance (QA); kedua melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT); dan yang  ketiga adalah melakukan verifikasi ulang ke lapangan khususnya untuk daerah-daerah yang bermasalah (seperti terkena musibah  banjir atau kebakaran).  Sedangkan penyerahan formasi pada 19 Desember 2012 yang merupakan tindak lanjut   pelaksanaan QA yang dilakukan BPKP adalah untuk tahap pertama.

(Humas BKN/ES)