Selasa, 19 Maret 2013 - 08:20 WIB
Pemerintah Anggarkan Rp 16 Triliun untuk Pemilu 2014
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1154 kali



Pemerintah akan menganggarkan dana sebesar Rp16 triliun untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.

“Anggaran Rp 16 triliun itu akan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu yang sehat, terencana, demokratis, dan menjaga stabilitas nasional,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Agus D.W. Martowardojo di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Agus, anggaran untuk Pemilu 2014 sudah dianggarkan mulai dalam APBN 2013. Untuk alokasi persiapan tahapan Pemilu 2014, APBN 2013 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8,1 triliun. 

“Anggaran khusus (untuk penyelenggaraan Pemilu 2014) yang sudah disiapkan. Tentu akan dimasukkan ke nota keuangan, tapi tidak dimasukkan resource envelope untuk meyakinkan anggaran itu tersedia," jelas Agus.

Menkeu mengatakan, nilai anggaran untuk Pemilu 2014 itu disosialisasikan ke kementerian/lembaga negara sebagai anggaran khusus. "Karena biaya itu tak masuk dalam pagu belanja rutin," tambahnya. 

Dalam penjelasan nota keuangan, pemerintah mengharapkan dengan alokasi dana tersebut, partisipasi masyarakat pada Pemilu 2014 dapat mencapai 75 persen. 

Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 ini memang tercatat lebih besar dibandingkan dengan anggaran Pemilu tahun 2009 lalu. Sebagai catatan, pada Pemilu 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19,67 triliun. Anggaran sebesar itu terbagi dalam biaya persiapan penyelenggaraan Pemilu yang dialokasikan pada APBN 2008 sebesar Rp 6,67 triliun serta penyelenggaraannya sebesar Rp 13 triliun yang masuk dalam APBN 2009.

Dalam realisasinya, anggaran yang digunakan untuk Pemilu 2009 ternyata lebih kecil dari anggaran yang sudah ditetapkan. Dari total biaya persiapan yang dialokasikan sebesar Rp 6,67 triliun tersebut, realisasinya hanya mencapai Rp 1,9 triliun. Sementara itu, dari total penyelenggaraan Pemilu yang anggarannya dialokasikan sebesar Rp13 triliun hanya terealisasi sebesar Rp8,5 triliun. (Kemenkeu/WID/ES)