Rabu, 21 November 2012 - 10:01 WIB
PP No. 83/2012: 60% Bantuan Keuangan Parpol Wajib Digunakan untuk Pendidikan Politik
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 2901 kali



Pemerintah memperbaiki ketentuan tentang bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dengan menambahkan ketentuan yang mewajibkan Partai Politik (Parpol) menggunakan 60 persen bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk kegiatan pendidikan politik. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Oktober 2012.

PP No. 83/2012 ini hanya memuat sedikit perubahan dibanding PP No. 5/2009. Perubahan itu diantaranya pada Pasal 1 menyangkut Ketentuan Umum; Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan; penambahan Pasal 12A dan perubahan Pasal 13 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan; dan penambahan Pasal 18 tentang Ketentuan Penutup.

Pasal 1 Ayat (2) PP No. 83/2012 ini menegaskan, bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi  di DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

Ketentuan penggunaan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk pendidikan politik itu dalam PP No. 5/2009 juga sudah dicantumkan, namun tidak disebutkan berapa besarannya. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (3) ditegaskan, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Mengenai jenis kegiatan pendidikan politik yang dimaksudkan, dalam Pasal 10 Ayat (2) disebutkan adalah pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan: a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

“Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila,” bunyi Pasal 10 Ayat (3) PP No. 83/2012.

Perubahan lain yang dimuat dalam PP No. 83/2012 ini adalah menyangkut laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD. Pada PP ini dijelaskan, bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran berakhir.

“Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaan dimaksud kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai,” bunyi Pasal 12A Ayat (2,3) PP ini.

Selanjutnya, atas laporan pertanggung jawaban yang sudah diperiksa oleh BPK itu, Partai Politik wajib menyampaikannya kepada Pemerintah secara berkala 1 (satu) tahun sekali.(Pusdatin/ES)