Ingin Negara Jadi Maju, Masyarakat Harus Taat Hukum dan Aturan


19 June 2013 oleh Kuncoro

Jika ingin menjadi negara maju maka masyarakat harus taat kepada negara, taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi kebenaran dan objektivitas dalam melihat dinamika perbedaan pendapat sebagai bagian dari sebuah demokrasi.

Pemerintah tidak akan sukses menjalankan kebijakan-kebijakannya selama apa yang telah diputuskan  tidak mendapatkan dukungan dari masyarakatnya.

Memang harus diakui bahwa sebuah kebijakan tidak akan dapat menguntungkan semua pihak, namun baik pemerintah maupun masyarakat harus objektif jika memang kebijakan yang diputuskan untuk kepentingan masyarakat luas maka kebijakan itu harus dijalankan, dan masyarakat harus menerimanya.

Seperti halnya RAPBN-P 2013 yang baru saja disetujui oleh DPR pada Senin (17/6) malam, tentunya akan menjadi landasan pemerintah untuk mengambil keputusan dalam  menyesuaikan harga BBM bersubsidi sebagai pilihan untuk menyelamatan fiskal dan keuangan negara, dimana subsidi BBM sudah dirasakan cukup tinggi dan diperlukan penyesuaian harga BBM bersubsidi agar tidak mengganggu fiskal, keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

RAPBN-P 2013  di dalamnya terdapat pengurangan subsidi energi (BBM, elpiji dan listrik), serta pemberian paket kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta keluarga miskin dan yang rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menolak kenaikan BBM merupakan hal yang wajar dan lumrah, sebagai negara demokras, melakukan demontrasi bukanlah hal yang salah karena itu semua itu adalah bagian dari dinamika dan membangun demokrasi.

Namun ketika kenaikan BBM bersubsidi telah diputuskan dan penyesuaian harga BBM bersubsidi telah dilakukan maka masyarakat seyogyanya menerimanya sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang harus ditaatinya.

Tulisan ini bukan bermaksud membela pemerintah namun untuk menjadikan  negara ini lebih maju, dimana masyarakat sebagai warna negara yang baik harus mentaati setiap kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah, agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah, dan implementasi setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan secara optimal.

Bukan bermaksud menggurui siapapun, yang dimaksud  berpikir objektif disini adalah bagaimana setiap individu dapat berpikir jernih,  dan tentunya tanpa ada kepentingan tertentu, dan tanpa ditunggangi oleh kepentingan apapun apalagi untuk mencari popularitas.

Seperti berpikir tentang penyeusaian harga BBM bersubsidi, siapa yang sebenarnya menikmati BBM bersubsidi? Pastinya mereka yang memiliki kendaraan pribadi yang terbanyak  menikmati BBM bersubsidi atau 70% pengguna BBM bersubsidi adalah orang mampu, oleh sebab itu menaikkan harga BBM bersubsidi adalah pilihan cerdas

Masyarakat kecilpun pastinya akan merasakan dampak dari kenaikan BBM bersubsidi ini, yang dikarenakan akan mempengaruhi biaya distribusi barang dan jasa, setidaknya akan memicu laju inflasi dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Namun pemerintah juga tidak tinggal  diam terhadap dampak kenaikan BBM bersubsidi ini dan telah memikirkan dampak kenaikan BBM bersubsidi terhadap rakyat miskin dengan meluncurkan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Sebagaimana diberitakan setkab.go.id  akhirnya DPR  menyetujui RAPBN-P 2013 yang di dalamnya terdapat pengurangan subsidi energi (BBM, elpiji dan listrik), serta pemberian paket kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta keluarga miskin dan yang rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menyesuaikan BBM bersubsidi serta kompensasi terhadap rakyat miskin dengan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sehingga  tidak ada yang perlu dipertentangkan lagi, semua telah sepakat dan sebagai masyarakat serta warga negara yang baik tentunya harus mentaati dan menghormati keputusan yang akan diambil pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi demi kemajuan bangsa dan negara.