Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan


11 May 2012 oleh Desk Informasi

Guna melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan melaksanakan reformasi birokrasi, yang meliputi penataan organisasi, serta peningkatan disiplin, dan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Upaya lainya adalah membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU), yang ditandatangani oleh para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan bersama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa pencapaian penting Kementerian Keuangan dalam melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 adalah:

Sebagaimana diketahui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak, dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara.

Menteri Keuangan juga mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya.

(DPOK, dari Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kemenkeu 2011)