Ketua MK Dukung SE 542 Seskab untuk Cegah Kongkalikong


27 October 2012 oleh Desk Informasi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan, pihaknya mendukung langkah yang dilakukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 542/Seskab/IX/2012 untuk mencegah terjadinya praktik kongkalikong oleh oknum-oknum di DPR.

"Surat yang ditujukan kepada menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, berikut pimpinan lembaga pemerintah non kementerian itu sangat bagus demi mengawal keberlangsungan negara ini. Khususnya dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 – 2014," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (25/10).

Mahfud menyebut adanya tiga akibat atau risiko pada negara ini jika praktik kongkalikong oleh oknum DPR dibiarkan. Resiko yang dihadapi itu cukup berat bagi keberlangsungan negara ini.

"Pertama, seperti yang sekarang ini oknum-oknumnya sudah banyak dihukum dan diadili. Kedua kita disandera oleh tangan setan, dan ketiga memuaskan nafsu sombong oknum yang dianggap penting," sebut Mahfud.

Ketua MK itu mengingatkan agar penyusunan anggaran paska keluarnya SE Seskab Nomor 542/Seskab/IX/2012 tersebut dapat segera dilakukan, yakni dengan disusun secara rasional dan tidak ada unsur tawar-menawar dengan sejumlah DPR.

"DPR menetapkan berapapun diterima saja dan maksimalkan bekerja. Tidak usah pakai lobi kalau tidak ingin ada resiko," kata Mahfud yang mengaku MK pun pernah dilobi DPR terhadap suatu anggaran yang diusulkan, namun MK memilih menolak meski akhirnya anggaran tersebut diblokir DPR.

Menurut Mahfud, MK akan terus bekerja demi kemajuan bangsa dan negara. Karenanya, MK melarang keras sekjennya untuk melakukan lobi dan mengemis ke DPR agar tidak dilakukan pemotongan anggaran. Bagaimanapun, lembaga hukum yang dipimpinnya harus on the track, tidak bisa dikekang dan dihadang secara politis dengan pemotongan anggaran.

"Saya melarang sekjen untuk melobi atau mengemis, mari tunjukkan bahwa MK itu bisa lebih kuat meski anggarannya dipotong. Demi negara, MK akan bekerja tanpa bisa dikekang dan dihadang secara politis dengan anggaran," tegas Mahfud.

(**/ES)