Waseskab: Upaya Penanggulangan Terorisme Belum Maksimal


06 December 2012 oleh Desk Informasi

Meskipun secara umum, secara umum sudah banyak kisah sukses penindakan terhadap aksi-aksi terorisme, para pelakunya pun sudah banyak diproses hukum dan dieksekusi, namun kenyataan yang terjadi hingga saat ini aksi-aksi terorisme di bumi Indonesia tidak pernah bisa padam, timbul tenggelam dan kadang-kadang mengejutkan.

Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ibnu Purna mengakui hal itu karena program penanggulangan teroris dan deradikalisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan jajaran instansi terkait belum berhasil meredam pikiran dan tindakan radikal di masyarakat.

“Peran yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah maupun masyarakat belum memberikan hasil yang optimal karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan terorisme belum bersinergi dan terintegrasi,” kata Wseskab Ibnu Purna saat menyampatkan keynote speech pada Rapat Koordinasi “Sinkronisasi Dan Sinergitas Kebijakan Serta Peran Kementerian, Lembaga, Serta Pemerintah Dalam Menanggulangai Terorisme” di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (6/12) pagi.

Waseskab mengingatkan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa kesempatan, termasuk pada sidang kabinet pada 19 April 2011 agar para menteri, gubernur dan pejabat serta pimpinan jajaran TNI dan Polri bersama-sama meningkatkan sinergi, menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan deradikalisasi dan mencegah serta menindak aksi-aksi terorisme untuk menjaga keamanan negara, karena pencegahan lebih baik daripada harus menindak.

Karena itu, jika ditemukan indikator yang menunjukkan masih terdapatnya disharmoni penanganan terorisme  di kalangan pemerintah baik pusat maupun daerah, menurut Ibnu Purna, Sekretariat Kabinet akan mengambil peran dan mengangkat masalah tersebut pada forum yang lebih tinggi, misalnya dengan mengagendakan sidang kabinet, sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat diambil jalan keluarnya pada level pengambil keputusan yang lebih tinggi.

Makin Berkembang

Pada awal pengarahannya, Waseskab Ibnu Purna mengemukakan, bahwa ancaman keamanan nasional dewasa ini cenderung semakin berkembang dengan spectrum yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada ancaman militer dari negara lain. Ancaman dalam bentuk baru seperti aksi terorisme, kata Ibnu, telah menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh negara-negara lain di dunia termasuk di  Indonesia.

Khusus di Indonesia, menurut Waseskab, aksi teroris ditengarai berkaitan erat dengan paham radikal, yang penyebarannya dilakukan melali kegiatan-kegiatan keagamaan, baik yang dilakukan dalam skala kecil maupun besar, serta memanfaatkan ketokohan masyarakat yang mempunyai pengaruh besar di kalangan masyarakat.

Selain itu, penyebaran paham radikal pun terindikasi dilakukan melalui Lembaga Pemasyarakatan melalui narapidana tindak piana teroris kepada narapidana tindak pidana biasa yang ditempatkan bersama di dalam Lapas. “Hal-hal ini menjadikan wilayah Indonesia sebagai tempat yang ideal bagi merebaknya penyebaran paham radikal,” kata Ibnu.

Waseskab juga mengingatkan perlunya semua pihak memperhatikan aksi penggalangan dana untuk aksi terorisme, yang dilakukan melalui sistem pengiriman uang informal.Bahkan belakangan ini, pendanaan teroris juga sudah dilakukan melalui kejahatan cyber space dan money laundering dengan menggunakan sebuah website investasi online.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh aksi terorisme dan penyebaran paham radial itu, Waseskab menganggap penting dilakukan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan serta peran kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk meredukasi paham radikalisme dan membangun kesyadaran masyarakat agar dapat memahami bahwa terorisme adalah ancaman bersama.

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Dan Sinergitas Kebijakan Serta Peran Kementerian, Lembaga, Serta Pemerintah Dalam Menanggulangai Terorisme yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet itu juga menghadirkan pembicara Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolda Suteng Brigjen Dewa Parsana.(Humas Setkab/OCT/ES)