Soal Kerusuhan Palopo, Presiden Minta Para Pejabat Jangan Seperti 'Tukang Pos'


01 April 2013 oleh DESK INFORMASI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para pejabat untuk tidak berlaku seperti tukang pos, yang hanya mengirim surat tapi tidak wajib memastikan surat itu sampai ke tangan penerima.

"Saudara tahu apa bedanya tukang pos dan pejabat pemerintahan termasuk para menteri, anggota kabinet, gubernur harus memastikan, mengawasi, memantau, bahkan ikut mengimplementasikannya sampai pada tingkat paling depan di kabupaten dan kota. Itu bedanya," kata Presiden SBY dalam pidato pengantarnya sebelum memimpin Rapat Terbatas Kabinet membahas perkembangan dan dinamika situasi politik, hukum dan keamanan di Tanah Air, terutama kasus Palopo, Penyerangan Lapas Cebongan, pembunuhan Kapolsek Dolog, dan kasus pengibaran bendera bulan bintang di Aceh di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/4).

Terhadap berbagai aksi yang terjadi di sejumlah daerah itu, Presiden SBY menyatakan prihatin atas maraknya aksi kekerasan horizontal masyarakat lawan masyarakat, dan termasuk masyarakat melawan negara,  justru pada saat pemerintah telah berhasil mencegah terjadinya tindak kekerasan negara terhadap rakyat.

Presiden SBY mengingatkan pentingnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013, yang memungkinkan setiap daerah untuk menyusun prosedur tetap ataupun aturan yang bisa diberlakukan di daerahnya untuk menciptakan keamanan publik, dan keamanan dalam negeri. "Saya kembali menggarisbawahi kalau itu dijadikan prioritas sampai saya terbitkan Inpres untuk itu, berarti harus dijalankan," kata Presiden SBY.

Presiden SBY menambahkan bahwa Minggu (31/3) malam dia mengirim SMS kepada para menteri terkait, dan Gubernur Sulawesi Selatan bahwa gubernur di seluruh Indonesia punya tanggung jawab untuk memastikan kabupaten dan kotanya menjalankan tugas-tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dan harus melakukan antisipasi sebagaimana yang terjadi di Palopo Sulawesi Selatan.

"Di sini diperlukan kepedulian, tanggung jawab serta pelibatan semua pejabat untuk memastikan Inpres (nomor 2 Tahun 2013) itu betul-betul dijalankan," kata Presiden SBY.

Mestinya Bisa Dicegah

Menyangkut kasus penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Presiden SBY sudah mengeluarkan instruksi kepada Kapolri dan Panglima TNI pada 23 Maret beberapa jam setelah terjadi aksi tersebut, untuk mengusut tuntas, menegakkan hukum, memberi sanksi hukum kepada pihak yang terlibat dan terbukti bersalah.

"Kepala Staf Angkatan Darat juga sudah membentuk tim investigasi, saya dukung penuh. Demikian juga langkah-langkah Polri untuk melakukan penyelidikan, saya dukung penuh. Tuntaskan dan pertanggungjawabkan kepada rakyat," kata Presiden SBY.

 

Presiden SBY menyatakan kasus Palopo menyusul pengumuman hasil Pemilihan Walikota,  mestinya bisa dicegah mengingat sudah banyak kasus Pilkada yang berakhir anarkis. Kalau sudah tahu banyak kasus serupa, mestinya para pejabatnya, kepolisiannya, komando teritorialnya, bisa mengantisipasi dan mencegahnya, dengan melakukan langkah-langkah proaktif dan antisipatif.

Demikian juga kasus pembunuhan Kapolsek Dolog, SUmatera Utara, AKP Siahaan mestinya tidak perlu terjadi kalau semua menjalankan tugasnya secara profesional, tidak under estimate, tidak lengah, menggunakan taktik dan teknik yang baik, bisa melihat situasi.

"Memang AKP yang kemudian naik jadi Komisaris (anumerta) Siahaan gugur dalam menjalankan tugas, tapi sebetulnya kejadian itu bisa dicegah manakala langkah-langkah penegakan hukumnya bisa dilaksanakan lebih baik lagi," kata Presiden SBY seraya menambahkan bahwa dia sangat  prihatin atas tindakan masyarakat yang berteriak maling terhadap petugas yang tengah manjalankan tugasnya.

Rapat Terbatas Kabinet itu selain dihadiri oleh  Wakil Presiden Boediono, juga dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala BIN Marciano Noorman, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto,Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agusng Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Khusus kasus pengibaran bendera yang kontroversial di Aceh, Presiden SBY meminta Menteri Dalam Negeri yang kini tengah menangani kasus tersebut terus mengelolanya.

"Saya dengar Mendagri besok (Selasa(2/4) akan berangkat ke Aceh itu langkah yang baik, cepat tangani jangan dibawa kesana kemari apalagi sampai dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua masalah bisa dicarikan solusinya," kata Presiden SBY.

(WID/EJW/BP/Humas Setkab/ES)