Presiden Sudah Tandatangani Undang-Undangnya, Ormas Lakukan Tindak Kekerasan Bisa Kena Sanksi


25 July 2013 oleh DESK INFORMASI

Setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI pada 2 Juli lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juli 2013 telah menandatangani pengesahan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang yang terdiri atas 87 Pasal ini antara lain mengatur tentang Asas, Ciri dan Sifat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); tujuan, fungsi dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajibann; organisasi, kedudukan dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART Ormas; Keuangan; Badan Usaha Ormas; Pemberdayaan Ormas; Ormas yang didirikan Warga Negara Asing; pengawasan; larangan; sanksi; dan ketentuan peralihan.

Disebutkan dalam UU ini, yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. “Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” bunyi Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2013 ini.

Menurut UU ini, Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum Yayasan. Ormas sebagaimana dimaksud, dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.

“Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Pendaftaran Ormas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud tidak memerlukan surat keterangan terdaftar,” bunyi Pasal 15 Ayat (1,2,3) UU tersebut.

UU ini juga menegaskan, bahwa Ormas berkewajiban: a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI; c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 59 Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2013 ini menyebutkan, Ormas dilarang menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi lambang negara Ormas; menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan sparatis atau organisasi terlarang; atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ormas juga dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan kegiatan sparatis; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

“Ormas dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik, dan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila,” bunyi Pasal 59 Ayat (3b dan 4).

Ditegaskan dalam UU ini, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan mengenai larangan dimaksud.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian bantuan dan/atau hibah; c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

“Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung,” bunyi Pasal 65 Ayat (1) UU tersebut.

Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sementara, pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. “Sanksi pencabutan badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum,” bunyi Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu.

Dalam ketentuan penutup disebutkan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 87 Undang-Undang yang diundangkan pada 22 Juli 2013 itu.

(Pusdatin/ES)