Seskab Dipo Alam: Kebangkitan PNS Mengawal APBN 2013-2014,


12 November 2012 oleh DESK INFORMASI

Dirgahayu KORPRI, 29 November 2012!

1.     Pengantar:

Sejak diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor:SE-542/Seskab/IX/2012 mengenaiPengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik Kong-kalikong pada tanggal 28 September 2012; dan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor: SE-592/Seskab/X/2012 mengenai Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang dapat Membebani APBN/APBD pada tanggal 1 November 2012, beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat/karyawan BUMN, yang bekerja di Kementerian, Lembaga Pemerintah non-Kementerian (LPNK); dan di BUMN, mulai terpanggil memberikan tanggapan dan masukan yang disampaikan ke Presiden melalui surat, lisan, dan SMS.

Intinya, PNS dan/atau pejabat di BUMN tersebut terpanggil untuk bersama-sama mengawal APBN 2013-2014, dengan cara mencegah praktik “meminta jatah”, mark-up dan kongkalingkong, baik sebagai masukan untuk bahan evaluasi perbaikan, maupun laporan/harapan yang perlu ditindak-lanjuti dengan tindak pencegahan; atau dilaporkan ke penegak hukum.

Dalam laporan dari PNS/BUMN tersebut, utamanya ialah masukan untuk mencegah terjadinya  indikasi kongkalikong, dan “penggelembungan” anggaran. Yang dimaksud dengan praktik kongkalikong ialah tindakan berpotensi koruptif melalui “bujukan/tekanan/tst” dalam pembahasan/persetujuan APBN/APBD, atau Penyertaan Modal Negara (PMN)  antara oknum pejabat pemerintah/BUMN dengan oknum pejabat DPR/DPRD, dan tertengarai pula karena adanya peran oknum rekanan yang mempengaruhi oknum-oknum yang “bertransaksi gelap” tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan upaya “penggelembungan anggaran” ialah upaya oknum pejabat kementerian/BUMN untuk menaikkan rencana anggaran kementeriannya/BUMN, dengan pelbagai triknya yang minta disetujui/dilindungi dengan alasan telah disetujui oleh DPR/DPRD. Penggelembungan terlaporkan diusulkan oleh pejabat atau staff khusus dengan alasan/tekanan “ini maunya Presiden, ini maunya Menteri, atau ini maunya DPR/DPRD.” Penggelembungan anggaran juga bisa terjadi melalui kemungkinan pemanfaatan APBN-P, Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari APBN, yang terlaporkan diinisiatifkan oleh oknum pejabat kementerian yang berkolusi dengan oknum rekanan dan oknum DPR/DPRD; atau sebaliknya dari rekanan bersama oknum DPR/DPRD yang mengatur dan menawarkannya ke kementerian/BUMN. Penggelembungan anggaran juga bisa terjadi melalui usulan pinjaman luar negeri yang diajukan ke dalam list Blue Book oleh Bappenas, dengan alasan “sudah disetujui” oleh negara/lembaga donor/pemberi pinjaman, walaupun kadangkala, Presiden, Menteri Keuangan, atau menterinya, belum tentu tahu persis apa manfaat dan siapa yang menginisiasikan pinjaman itu.

2.     Masukan Laporan dari PNS/Pegawai BUMN

Berdasarkan masukan yang dikirim oleh PNS/Pegawai BUMN dalam menanggapi panggilan SE-542 dan SE-592 Seskab, Sekretariat Kabinet (juga dikirim ke Presiden dan/atau Mensesneg) telah menerima laporan dalam bentuk surat maupun sms , serta aduan secara lisan yang datang ke kantor Setkab. Antara lain adalah sebagai berikut.

a.     “Permintaan Jatah” oleh oknum DPR kepada BUMN

Dalam kesempatan ini tidak dikemukakan lagi, karena sedang dalam proses penjelasan oleh Menteri Negara BUMN kepada Badan Kehormatan DPR yang sudah banyak diberitakan oleh media; dan diketahui oleh publik. Sementara itu Setkab menerima laporan dari beberapa direksi dan karyawan BUMN.

b.     Masukan dari Laporan PNS suatu Kementerian  mengenai Penggelem-bungan Anggaran melalui Rencana Pemanfaatan APBN-P 2012 yang Ditengarai Inisiatif dari Oknum DPR

Setkab menerima laporan dari pegawai negeri sipil sebuah Kementerian secara tertulis dan lisan, adanya potensi pemanfaatan APBN-P 2012, yang disusun oleh rekanan melalui oknum DPR, dari sebuah Komisi di DPR, yang menawarkan tambahan anggaran sebesar hampir Rp 700 milyar dalam bentuk pemanfaatan hasil optimalisasi, yang kemudian usulan tersebut diterima oleh Kementerian. Modus operandi seperti ini menimbulkan indikasi kongkalikongkarena: salah prosedur akibat “ownership” tidak jelas,  penggunaan anggaran terkesan  lebih diinisiasikan oleh rekanan dan oknum DPR dibanding oleh unit pengguna yang sebenarnya; pengadaan barang yang diajukan “tidak urgent”; dan sebagian ditolak oleh pengguna karena tidak diajukan sesuai kebutuhan mereka yang mendesak; serta ada potensi mark-up. Bila tidak dicegah, hal ini bisa berpotensi merugikan negara.

Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) Kementerian pada pertengahan bulan Juni 2012, mengajukan surat kepada DPR usulan pengadaan tersebut, dan hanya dalam tempo satu hari –entah sempat dibahas dalam rapat Komisi atau tidak—langsung dijawab dan ditulis oleh salah satu oknum pimpinan pejabat DPR kepada Kementerian Keuangan yang menyatakan persetujuannya untuk dicairkan penggunaan dana tersebut.

Mendengar dan mempelajari dengan seksama masalah ajuan pengadaan ini, serta arahan Presiden yang berkali-kali dikemukakan beliau agar tidak terjadi mark-up dan praktik kongkalikong dalam pengadaan barang menggunakan APBN, Seskab meminta kepada Kementerian Keuangan untuk meninjau dan mepelajari dengan seksama ajuan usulan tersebut. Atas usulan Seskab untuk keberhati-hatian dan mencegah praktik kongkalikong, maka Kementerian Keuangan “memblokir” (menahan untuk tidak dicairkan dulu) anggaran yang sudah diincar tersebut. Sampai saat ini pemblokiran masih berlaku. Memang ada desakan dari oknum DPR yang berkepentingan, bahwa pemblokiran oleh Dirjen Anggaran  ini dianggap “cacat hukum” karena DPR telah setuju, sambil mengancam tidak akan menyetujui APBN 2013 bila blokir oleh Kementerian Keuangan tidak dicabut/dicairkan. Tapi Kementerian Keuangan masih memberlakukan pembintangan anggaran tersebut, atas permintaan Sekretaris Kabinet, karena berpotensi sebagai usulan dengan tujuan “bancakan”bagi oknum-oknum tertentu, dan dapat berdampak negatif ke depan.

c.      Masukan dari Laporan PNS dua Kementerian untuk Mencegah Praktik Mark-up dan Kongkalikong karena Peran Staff Khusus Kementerian(bukan kader partai politik) Mengenai Kemungkinan Menggelembungkan Anggaran

Terdapat surat-surat pengaduan yang dikirim oleh pihak yang mengatasnamakan abdi Negara (PNS) dari dua Kementerian yang ditujukan kepada Presiden yang menyatakan dukungannya terhadap SE Sekretariat Kabinet Nomor 542.  Melalui surat-surat aduan tersebut para PNS mulai berani menyampaikan masukan dan melaporkan mengenai tindakan yang diambil oleh Menteri atasannya yang diduga berpotensi munculnya kong kalikong yang dapat/berpotensimerugikan keuangan negara.

Salah satu contoh kasus yang dilaporkan adalah terkait upaya untuk menggelembungkan usulan anggaran melalui kongkalikong antara staf khusus menteri dengan calon rekanan pelaksana proyek.  Dalam beberapa kasus, para staf khusus tersebut memanfaatkan “kedekatannya” dengan menteri, sehingga mendapat kekuasaan khusus untuk menekan para pejabat eselon I, II,dan  III agar menyiapkan/mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang digelembungkan untuk membiayai program/kegiatan diciptakan oleh para staf khusus menteri. Bahkan terlaporkan terdapat sejumlah pejabat eselon I yang tidak bersedia mengikuti/memenuhi permintaan staf khusus menteri; akhirnya menjadi korban mendapat sanksi dimutasikan/disingkirkan dan bahkan ada pejabat eselon I yang sengaja dibuat tidak nyaman sehingga pejabat tersebut mengundurkan diri.  Langkah dan tindakan menteri tersebut telah menimbulkan keresahan bagi para staf dibawahnya.

Disamping itu, dalam surat aduan tersebut juga terungkap adanya tendensi upaya menteri untuk menggelembungkan anggaran yang dialokasikan untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Anggaran untuk berpartisipasi yang diusulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan utama tersebut. Setelah usulan yang bersangkutan ditolak oleh kepanitiaan nasional, demi memenuhi ambisi untuk mendapatkan anggaran guna membiayai kegiatan yang tertengarai didorong oleh staf khusus menteri (berpotensi kongkalikong dengan event-organizer), maka menteri meminta kepada para eselon I untuk menyisihkan sebagian anggaran yang dialokasikan dan mengusulkan kepada DPR untuk merevisi anggaran pada masing-masing eselon I. Hal ini telah menimbulkan kegelisahan bagi para pejabat dibawahnya karena pergeseran anggaran tersebut dapat mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing unit kerja.  Ini terjadi karena dalam beberapa kegiatan sebelumnya, pola ajuan penggelembungan anggaran semacam ini sudah terjadi juga sebelumnya.

d.     Masukan dari Laporan PNS di Kementerian untuk Mencegah Praktik Kongkalikong karena Peran Staff Khusus Menteri (dilaporkan tertengarai oknum kader Partai Politik) dalam jajaran kementerian; dan oknum Anggota DPR, melalui pungutan yang besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah terkait pelaksanaan proyek APBN

Seseorang yang mengaku staf dari satu Kementerian yang strategis telah menyampaikan surat aduan yang ditujukan kepada Presiden dengan tembusan yang dikirimkan juga kepada Sekretaris Kabinet. Surat aduan tersebut yang pada intinya berisi masukan yang sangat rinci disertai lampiran berupa data dan informasi mengenai peran kader kader partai politik yang disusupkan ke dalam jajaran kementerian, baik sebagai pejabat struktural maupun sebagai staf khusus menteri. Para kader partai tersebut terlaporkan melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan cara mengatur (merekayasa) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang nilainya masing-masing proyek mencapai ratusan miliar rupiah, dengan maksud untuk memenangkan oknum rekanan tertentu yang diunggulkan oleh Partai. Sebagai imbalannya dari rekayasa penetapan pemenang lelang “yang direkayasa” tersebut, para oknum kader partai meminta kepada rekanan yang dimenangkan untuk menyetor uang yang besarnya sampai puluhan milyar, bahkan jika pungutan dari semua proyek digabungkan maka besarnya dalam setahun bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

Untuk memuluskan proses rekayasa dan pemungutan kepada rekanan, maka para oknum kader partai bekerjasama dengan para pejabat struktural dengan iming-iming untuk mendapat posisi jabatan strategis yang lebih tinggi. Demikian sebaliknya, apabila pejabat yang diajak kerjasama ternyata melakukan penolakan, maka pejabat tersebut akan dilaporkan kepada menteri untuk disingkirkan atau dimutasikan dari posisi yang kini dijabat.

Untuk mengkondisikan situasi yang kerap diarahkan menguntungkan partai, maka para oknum kader partai selalu memberikan masukan kepada menteri agar pejabat tertentu di kementerian tersebut diganti. Peran oknum kader partai tersebut cukup dominan dalam menentukan pergantian (mutasi) jabatan, baik untuk eselon I, II, III, dan IV. Dalam situasi ini, terlaporkan sejumlah pejabat yang integritasnya rendah dengan senang hati menuruti keinginan oknum kader partai. Ada pula pejabat yang karena takut disingkirkan, maka terpaksa harus menuruti keinginan oknum kader partai. Secara umum situasi di kementerian menjadi tidak kondusif karena berbagai program dan kegiatan sangat diwarnai dan diciptakan untuk memenuhi kepentingan partai.

Lebih jauh dalam surat aduan tersebut juga dilaporkan adanya peran Ketua Fraksi tertentu dari oknum DPR yang sengaja “bertugas” menciptakan program dan kegiatan serta mengamankan agar alokasi anggaran yang sudah digelembungkan dapat disetujui oleh DPR. Dengan demikian maka sejak awal perencanaan anggaran, sudah dilakukan penggelembungan anggaran oleh pejabat struktural kementerian yang merupakan susupan dari kader partai. Kemudian, ketika anggaran tersebut dibahas di DPR maka akan diamankan oleh oknum anggota DPR dari fraksi partai tersebut. Selanjutnya pada saat lelang pengadaan barang dan jasa dari proyek tersebut, panitia lelang yang merupakan susupan kader partai atau pejabat yang sudah dikendalikan oleh kader partai,“mengatur” atau merekayasa pelaksanaan lelang untuk memenangkan rekanan tertentu yang menjadi “darling” dari partai. Pada gilirannya rekanan akan memberikan imbalan berupa pungutan dan gratifikasiyang sebelumnya telah ditetapkandan disepakati mengenai besarannya oleh partai.

Peran oknum kader partai juga dilakukan dalam proses penerbitan ijin-ijin atau rekomendasi. Para oknum kader partai tersebut, dapat staff khusus menteri yang berkolaborasi dengan pejabat pemberi ijin, tidak segan-segan memaksa pejabat agar memberikan ijin untuk oknum pemburu rente. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya jual beli surat ijin atau jual beli surat rekomendasi.  Dengan menjual surat ijin atau surat rekomendasi, maka terdapat margin yang cukup besar untuk dibagi-bagi ke oknum partai dan/atau pejabat penerbit ijin atau surat rekomendasi. Dalam surat aduan disebutkan pula bahwa hasil pungutan yang berasal dari margin tersebut dalam satu tahun bisa mencapai ratusan  miliar rupiah.

Peran partai di kementerian yang sedemikian itu berpotensi merugikan keuangan negara. Hal ini juga diungkapkan pula dalam surat aduan adanya hasil pemeriksaan berupa audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Dalam laporan hasil pemeriksaan, Irjen memang merekomendasikan agar menteri segera menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan kepada para pejabat yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran yang merugikan keuangan negara. Namun, terlaporkan, berhubung sang menteri yang berasal dari partai tersebut tidak ingin kelangsungan setoran dan pungutan terganggu, maka menteri tersebut tidak melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin yang direkomendasikan oleh  Irjen.

Itulah sebabnya staf/PNS dari kementerian tersebut merasa perlu untuk melaporkan kondisi tersebut di atas kepada Bapak Presiden, dengan harapan ada langkah-langkah perbaikan di kementerian mereka, dan bila laporan mereka terbukti kebenarannya diharapkan dapat ditindak lanjuti ke penegak hukum.

e.     Masukan dari Laporan PNS Mengenai Usulan Pinjaman Luar Negeri ke dalam Blue Book yang belum Jelas Pelaksanaan dan Kemanfaatannya serta Kelak Berpotensi Menambah Hutang/Membebankan APBN

Setkab menerima masukan berupa laporan dari PNS kementerian yang menengarai kemungkinan adanya ajuan pinjaman luar negeri (PLN) ke Blue Book Bappenas (list daftar proyek resmi dari pemerintah yang diajukan kepada pihak peminjam di luar negeri yang berminat meminjamkan melalui lembaga bilateral dan/atau multilateral) yang berpotensi adanya kongkalikong antara oknum rekanan yang menginisiasi proyek dengan oknum pejabat di kementerian, yang kelak karena berupa hutang yang akan dibayar melalui APBN dipastikan  meminta persetujuan DPR. Ini berpotensi melibatkan oknum di DPR yang mendukung usulan oknum rekanan dan oknum pejabat kementerian tersebut. Sementara diperkirakan ajuan PLN tersebut yang berupa pengadaan barang dan jasa tersebut urgensinya, serta nilai harganya dari proyek yang diusulkan tertengarai di mark-up/digelembungkan.

Atas laporan tersebut, Seskab meminta Bappenas dengan seksama menilai kembali ajuan proyek yang akan dibiayai melalui PLN melalui penerbitan Blue Book, sesuai dengan arahan Presiden dalam sidang-sidang kabinet, agar PLN dibatasi dan dihindari karena kemampuan anggaran kita, dan perkembangan ekonomi yang baik di dalam negeri, sehingga proyek-proyek tersebut diminati oleh BUMN, swasta dalam dan luar negeri, dan menjadi tidak perlu dibiayai oleh APBN, tetapi melalui investasi public-private- investment, atau investasi murni swasta.

Setkab kemudian menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor: SE-592/Seskab/X/2012 mengenai Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang dapat Membebani APBN/APBD, pada tanggal 1 November 2012. Atas surat Seskab sebelumnya kepada Bappenas dan SE-592, maka beberapa proyek dengan PLN yang masuk dalam draft list Blue Book Bappenas telah dilakukan revisi dengan dibatalkan usulan proyek dan/atau memindahkan proyek yang semula dengan PLN dilakukan oleh Kementerian, kemudian menjadi dilakukan sebagai investasi BUMN; serta dikurangi jumlah pinjaman yang diusulkan.

Proyek-proyek yang diusulkan dibatalkan, dialihkan, atau dikurangi jumlah pinjamannya, antara lain:

  1. Contoh proyek-proyek yang mengalami pergeseran pembiayaan: a. Proyek yang semula diusulkan dibiayai dengan pinjaman luar negeri melalui SLA diubah menjadi pinjaman langsung oleh BUMN, antara lain: (1) Jati Gede Hydropower Project (175 MW) dan (2) Central and West Java 500kV Transmission Line Project; b.  Proyek yang semula diusulkan dibiayai dengan pinjaman luar negeri diubah menjadi penugasan kepada BUMN, antara lain: (1) Bakauheni – Terbanggi Besar Toll Road Development Project, (2) Indralaya – Palembang Toll Road Development Project, (3) Kualanamu  -Tebing Tinggi Toll Road Development Project, (4) Medan-Binjai Toll Road Development Project dan (5)  Pekanbaru –Kandis – Dumai Toll Road Development Project; c. Proyek yang semula diusulkan dibiayai dengan pinjaman luar negeridiubah menjadi dibiayai dengan rupiah murni, contohnya Procurement of 8 Units State Navigation Vessels.
  2. Contoh proyek dengan pinjaman luar negeri yang mengalami pengurangan Pinjaman, antara lain Cilamaya New Port Development Project.
  3. Contoh proyek dengan pinjaman luar negeri yang dibatalkan, antara lain Proyek di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA) Phase II.

Jakarta, 12 November 2012

 

---ooo---