Jumat, 09 November 2012 - 13:47 WIB
Peran Kelembagaan Penataan Ruang dalam Upaya Percepatan Pelaksanaan MP3EI
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 2674 kali


Dalam rapat kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri di Pekan Baru, Provinsi Riau, 30 Oktober 2012 yang lalu, salah satu topik yang dibahas adalah “Peran Kelembagaan Penataan Ruang dalam Upaya Percepatan Pelaksanaan MP3EI”, yang disampaikan oleh Asisten deputi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Disampaikan bahwa, MP3EI sebagai upaya percepatan transformasi ekonomi nasional merupakan komplementer dari dokumen perencanaan yang telah ada  (Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 dan UU Nomor 17 tahun 2003, RPJPN 2005-2025, RPJMN 20 2014, RKP, RAN GRK, REDD, RTRWN, RTRW Pulau, serta RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota), yang selanjutnya diwujudkan dalam Rencana Aksi dan Proyek yang merupakan adaptasi, integrasi, dan akselerasi pembangunan yang fokus dan konkret dengan didukung oleh regulasi, investasi publik, Public Privat Partnership, dan investasi swasta.

Sejak dilaunching pada 27 Mei 2011 dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI 2011-2025, total nilai investasi proyek MP3EI saat ini sebesar Rp 4.012 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 1.264, meliputi sektor riil, infrastruktur, SDM, dan Iptek.

Pendekatan pelaksanaan MP3EI ditetapkan dalam 6 Koridor Ekonomi, yaitu Koridor Ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Papua-Maluku yang terdiri atas 151 Indikasi Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dan 733 Indikasi Kegiatan Investasi (Sentra Produksi).

Proyek-proyek Kegiatan Investasi (Sentra Produksi) tersebut TIDAK dapat berjalan sendiri-sendiri. Semua proyek lintas sektor HARUS mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama melalui sentra produksi atau kegiatan-kegiatan investasi. Sebagai contoh, untuk Koridor Ekonomi Sumatera, strategi pengembangan yang ditetapkan, adalah sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Sumber Daya Alam dan sebagai Lumbung Energi Nasional” serta “Pintu Gerbang Wilayah Barat Indonesia dan menjadi pusat logistik nasional dan hub internasional”.

Dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut, di Koridor Ekonomi Sumatera ditetapkan KPI Sei Mangke, KPI Tapanuli Selatan, KPI Dairi, KPI Dumai, KPI Kampar, dan KPI Batam, dengan Kegiatan Ekonomi Utama di ke Sumatera adalah kelapa sawit, karet, batubara, perkapalan, besi baja, dan Kawasan Strategi Nasional (KSN) Selat Sunda. Adapun Infrastruktur Pendukung Utama meliputi Bandara Kualanamu, Pelabuhan Kuala Tanjung, High Grade Highway, Rel KA Muara Enim-Lampung, Jembatan KSN Selat Sunda, PLTU Asahan, PLTU Dumai, PLTU Sumsel 5, 6, 7, dan 8, serta Palapa Ring.

Pada tahun 2011 realisasi Proyek MP3EI sudah mencapai 99 proyek dengan nilai sebesar Rp 356 triliun atau sekitar 87% dari total 114 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 420 triliun. Untuk Tahun 2012, awalnya Pemerintah mengidentifikasi 84 proyek senilai Rp, 536, 7 triliun yang akan digrounbreaking, namun hanya sekitar 55 proyek  senilai 369, 8 trilliun yang bisa digrounbreaking. Hambatan pelaksanaan MP3EI tersebut, berdasarkan identifikasi permasalahan untuk fase 1 sampai Juni 2012, meliputi Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan/IPPKH (9 proyek), RTRW (5 proyek), Izin Usaha Pertembangan/IUP (3 proyek), Ijin Lokasi (1 proyek), Konflik Lahan (4 proyek), Masyarakat (4 proyek) dan Energi (1 proyek). Beberapa permasalahan tersebut, antara lain, case PT DH Energy dan PT Pendopo Energi Batubara, KPI Sei Mangke, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua, PLTU Batang Jawa Tengah, PT Bukit Asam-perluasan bangko Tengah, Pertambangan di Sulawesi, dan Smelter di Kalimantan Selatan.

Penetapan langkah dan kebijakan penyelesaian case hambatan pelaksaanan MP3EI tersebut, sesuai Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI 2011-2025 merupakan tugas dan fungsi Komisi P3EI baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, terkait permasalahan bidang tata ruang, keberadaan lembaga penataan ruang di tingkat pusat (Badan Penataan Ruang  Nasional/BKPRN) dan daerah (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah/BKPRD) dirasakan sangat membantu. Sebagai contoh, BKPRN telah memberikan rekomendasi penyelesaian terkait case MIFEE mengenai perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan bagi kawasan peruntukan MIFEE di Papua dan case PLTU Batang mengenai rencana pembangunan PLTU Batang di Kawasan Laut Ujungnegoro-Roban, demikian pula mengenai case KPI Semangke saat ini dalam proses koordinasi penyelesaiannya dengan instansi terkait dibawah koordinasi BKPRN.

Terhadap hambatan pelaksaanan MP3EI terkait permasalahan tata ruang di daerah, peran aktif BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota juga sangat diperlukan, mengingat salah satu tugas BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah “memberikan saran penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah”.

Saat ini, di tingkat provinsi telah ada 26 BKPRD yang dibentuk berdasarkan Permendagri 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Harapannya, melalui sinergi dan empowering KP3EI di tingkat pusat dan daerah, BKPRN, BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan keberadaan lembaga sejenis di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan MP3EI dalam rangka perwujudan perekenomian nasional yang kuat dapat tercapai.

(Rita Erawati, Kedeputian Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet).