Rabu, 27 Februari 2013 - 14:22 WIB
Sejak 2010, Sudah 12 PTS Diubah Menjadi PTN
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 1822 kali



Sejak 2010 hingga 2013 ini, pemerintah telah mengubah 12 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di sejumlah daerah di tanah air menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Ada 17 PTS yang akan mengalami penegerian, tapi sembilan PTS sudah tuntas untuk penegerian pada tahun 2012, tiga PTS yang tuntas pada tahun 2013, dan lima PTS lainnya masih proses," kata Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti Kemdikbud Prof Dr Ir Achmad Jazidie M.Eng di Surabaya, Selasa (26/2).

Jazidie yang juga Guru Besar Robotika ITS itu menjelaskan sembilan PTS yang tuntas diubah menjadi PTN pada 2010-2012 adalah Universitas Borneo Tarakan, Universitas Musamus Merauke, Universitas Bangka Belitung, dan Politeknik Batam.

Selanjutnya, Politeknik Manufaktur Bangka Belitung, Politeknik Bengkalis, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau, Politeknik Balikpapan, dan Politeknik Nusa Utara Sulut.

"Tahun 2012 ada usulan lima PTN baru yakni Politeknik Madiun, Politeknik Banyuwangi, Politeknik Sambas, Universitas Sumbar, dan Universitas Samudera Aceh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah menerbitkan persetujuan pada tahun 2013 untuk tiga dari lima PTS itu," ungkap Jazidie.

Menurut Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti Kemdikbud itu, proses penegerian untuk Politeknik memang lebih mudah, karena cukup mendapatkan persetujuan Kementerian PAN-RB, sedangkan untuk universitas perlu Keputusan Presiden, sehingga prosesnya agak lama.

"Meski persetujuan untuk dua universitas (Universitas Sumbar dan Universitas Samudera Aceh) belum turun, namun tahun 2013 ada dua PTS yang mengusulkan proses penegerian yakni Politeknik Tanah Laut Kalsel dan Universitas Kolaka Sulawesi," sebut Jazidie.

Selain itu, pihak Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti Kemdikbud saat ini  juga sedang memproses penegerian UPN.  "Tapi, untuk UPN agak khusus dan prosesnya panjang, sebab perlu persetujuan antarkementerian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian PAN-RB, dan Kemdikbud," urai Jazidie.

Ditanya alasan penegerian PTS yang dikritik APTISI sebagai "pencaplokan" PTS oleh pemerintah itu, Jazidie menjelaskan pihaknya tidak sembarangan menerima usulan masyarakat untuk penegerian, karena alasan mendasar penegerian harus tetap untuk kepentingan bangsa.

"Kami mempunyai kriteria untuk penegerian itu, di antaranya wilayah 3-T (terdepan, terluar, dan tertinggal) atau kawasan perbatasan harus memiliki minimal satu PTN, daerah dengan APK rendah, daerah berpotensi besar dan strategis, dan adanya dukungan dosen dan pemerintah setempat," katanya.

Sebelumnya (24/2), Mendikbud Mohammad Nuh saat meresmikan penegerian Politeknik Banyuwangi (Poliwangi) menyebut alasan penegerian antara lain kawasan perbatasan yang strategis, dan semangat pemerintah setempat dalam memberi dukungan.

"Alasan lain adalah kepentingan bangsa untuk menyiapkan sebagian dari 113 juta skills worker atau sumberdaya manusia yang terampil yang dibutuhkan negara kita untuk bersaing pada 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045," kata Mendikbud.(AN/ES)