Selasa, 22 Maret 2011 - 08:51 WIB
Terobosan Gowa Mengembangkan Pendidikan Gratis
Oleh : Massi dan Firman
- Dibaca: 4146 kali



Pendidikan gratis pada usia wajib belajar 9 tahun (SD-SMP) merupakan salah satu program terobosan Pemerintahan Presiden SBY yang dilaksanakan sejak tahun 2005, tepat pada tahun ajaran baru 2005-2006. Realisasi pendidikan gratis diwujudkan dengan penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dihitung persiswa dan disalurkan langsung ke sekolah.

Pemerintah juga telah menetapkan pengemba–ngan pendidikan sebagai program prioritas, yang ditandai dengan kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN pada tahun 2009. Anggaran pendidikan tahun 2009 tercatat Rp 207, 41 triliun naik menjadi Rp 209,54 triliun pada tahun 2010 dan tahun 2011 menjadi Rp 248,97 triliun.

Salah satu program prioritas Kemendiknas tahun 2010 adalah peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar yang merata serta peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi yang direalisasikan  dengan  pembangunan sekolah SD – SMP, pembangunan sarana pendidikan meliputi pembangunan kelas, perpustakaan dan laboratorium, bantuan operasional sekolah (BOS) serta pemberian beasiswa bagi siswa miskin mulai dari SD hingga perguruan tinggi.

Sepanjang tahun 2010, pemerintah membangun SD – SMP sebanyak 250 lokasi dengan anggaran Rp 100 miliar, pembangunan ruang kelas baru untuk SMP sebanyak 3.000 ruang dengan anggaran Rp 220, 38 miliar, perbaikan sarana dan prasarana SMP dengan anggaran Rp 30 miliar, pembangunan laboratorium dan perpustakaan serta peralatannya untuk SMP dan SMA dengan anggaran Rp 183 miliar.

Lab. KomputerPemerintah juga mengalokasikan anggaran BOS 2010 sebesar Rp 16,6 triliun dan Rp 16,4 triliun tahun 2011 untuk membiayai 27,67 juta siswa SD dan 9,91 juta siswa SMP. Anggaran BOS untuk siswa SD di kabupaten ditetapkan Rp 397 ribu  dan untuk siswa SD di kota Rp 400 ribu. Sementara untuk siswa SMP di kabupaten diberikan Rp 570 ribu dan untuk siswa SMP di kota Rp 575 ribu.

Pemerintah memberikan beasiswa khusus siswa miskin (BKSM) yang diberikan kepada 1,79 juta siswa SD dengan anggaran 684,58 miliar, tingkat SMP sebanyak 751.153 siswa dengan anggaran Rp 413,15 miliar, tingkat SMA sebanyak 248.124 siswa dengan anggaran Rp 193,53 miliar dan pelajar SMK sebanyak 329.000 siswa dengan anggaran 256,62 miliar.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan gratis di daerah, dikreasikan dengan berbagai program seperti penyediaan BOS daerah, beasiswa dari APBD dan lain-lain, sehingga di beberapa daerah pendidikan gratis sudah bisa diwujudkan hingga jenjang SLTA sebagaimana di Provinsi Bali dan Sumatera Selatan. 

 

Pendidikan Gratis di Gowa

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang melakukan terobosan dalam pendidikan gratis tidak hanya bagi jenjang SD hingga SMP, tetapi juga hingga SMA. Pendidikan gratis bagi siswa SD – SMP dilaksanakan sejak tahun 2005 seiring realisasi program BOS, sedangkan sekolah gratis hingga SMA dilaksanakan dua tahun kemudian,  tepatnya tahun 2007 seiring dengan penyediaan BOSDA (BOS Daerah) dalam APBD Kabupaten Gowa untuk jenjang SMA sebesar Rp 35 ribu perbulan untuk setiap siswa.

Pelaksanaan sekolah gratis di Gowa menerapkan perpaduan dana BOS dan BOSDA yang berasal dari APBD serta dukungan dana dari Provinsi Sulsel. Dana BOS yang dikucurkan dari pemerintah pusat berjumlah Rp 48,01 miliar untuk membiayai 82.251 siswa SD dan 26.956 siswa SMP, sementara dana BOSDA dari Pemkab Gowa berjumlah Rp 21 miliar dan Pemprov Rp 13 miliar yang diperuntukkan dana pendamping BOS SD dan SMP serta membiayai operasional siswa SMA yang berjumlah 16.662 siswa.

sekolahSekolah gratis di Gowa ditunjang pembangunan sekolah, ruang kelas baru, ruang perpustakaan, laboratorium dan lain-lain. Pada periode 2006-2010 telah dibangun 15 SMP, 17 sekolah satu atap (SD-SMP), 6 SMA, 59 perpustakaan SD serta perbaikan 378 SD, 13 SMP dan 18 SMA.   

Pelaksanaan pendidikan gratis di Gowa juga didukung peraturan yang tegas tentang larangan berbagai pungutan oleh pihak sekolah yang dituang–kan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Gowa  No 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perda Pendidikan Gratis.

Dalam Perda yang disahkan pada 28 Maret 2008 ini kepala sekolah atau guru termasuk komite sekolah  dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada orangtua siswa, minimal 14 jenis pungutan yang dilarang dan tertuang dalam Perda yakni (1) permintaan bantuan pembangunan, (2) bantuan dengan alasan dana sharing, (3) pembayaran buku, (4) iuran Pramuka, (5) pembayaran lembar kerja siswa, (6) uang perpisahan, (7) uang foto, (8) uang ujian, (9) uang ulangan/semester, (10) uang pengayaan/les, (11) uang rapor, (12) uang penulisan ijazah, (13) uang infak dan (14) serta segala jenis pungutan yang membebani siswa dan orangtua.

Bagi yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi berat baik administrasi maupun pidana. Kepala sekolah yang melanggar akan dicopot dari jabatannya dan dikembalikan sebagai guru biasa, bagi guru atau tenaga administrasi yang terbukti melakukan pungutan akan dilakukan mutasi dan tunjangan fungsionalnya dicabut, sementara bagi guru kontrak atau honorer yang melakukan pungutan akan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai guru kontrak dan dilarang mengajar di seluruh sekolah yang ada di Gowa.

Hadirnya Perda yang mengatur dengan tegas tentang berbagai pungutan ini telah menjadi momok menakutkan bagi pihak sekolah, terlebih Perda ini telah “memakan korban” di mana hingga tahun 2010 sebanyak 27 guru dan kepala sekolah telah dicopot dari jabatanya dan diberhentikan dari kegiatan belajar – mengajar. Pihak sekolah akhirnya mengambil langkah aman dengan tidak memungut biaya apapun dari siswa, tetapi lebih memaksimalkan anggaran yang diterima dari BOS, dana APBD Kabupaten dan bantuan dana dari provinsi. Pihak sekolah juga berkreasi sendiri melaksanakan program pemberian extra fooding (makanan tambahan) melalui program CSR perusahaan susu, karena tidak ada program dari Diknas setempat yang memberikan makanan tambahan.

Sekolah gratis salah satunya terlaksana di Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) SDN Pacino–ngang di Kecamatan Somba Opu yang memiliki 386 siswa. Berdasarkan peninjauan di lapangan, seluruh siswa di sekolah ini tidak dipungut biaya apapun mulai dari uang pendaftaran, iuran bulanan, buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS), uang ujian, ke–giatan ekstrakurikuler, uang infaq termasuk kegiatan praktikum komputer di laboratorum semuanya diberikan gratis. “Di sini enggak ada pungutan sama sekali, semuanya gratis, walaupun sekolahnya bertaraf internasional,” tutur Nurul Alifah, siswa kelas V yang sedang mengikuti praktik komputer di ruang laboratorium. Ia bersama teman satu kelasnya seminggu sekali menggunakan fasilitas laboratorium komputer tanpa dikenakaan biaya.

Hal senada dikemukakan Nur Azizah siswa kelas V SDN Pacinongang yang bercita-cita menjadi guru. “Sekolah di sini enak, semua fasilitas lengkap dan semuanya gratis,” tutur pelajar yang mendapat rangking 5 di kelasnya ini.

Bebasnya pungutan di sekolah bertaraf internasional ini bisa dipahami karena didukung oleh dana BOS sebesar Rp 153,24 juta pertahun, ditambah dana pendidikan dari APBD Kabupaten sebesar Rp 100 juta pertahun dan dana pembuatan LKS sebesar Rp 30 ribu persiswa. Selain itu, Pemprov Sulsel juga memberikan bantuan peralatan media pembelajaran berupa laboratorium komputer. Pemkab Gowa juga memberikan hadiah sebesar Rp 150 juta ketika sekolah ini menjadi juara terbaik ke-2 tingkat nasional untuk bidang perpustakaan, yang dimanfaatkan pihak sekolah untuk membangun ruang pertemuan para guru. “Dengan adanya larangan pungutan terhadap siswa, kita menjadi lebih kreatif membuat proposal  untuk diajukan ke Pemprov ataupun Kemendiknas,” tutur Jumiati, Kepala SDN Pacinongang.

sekolahSekolah gratis juga terlaksana di SDN Bontokamase, Sekolah Standar Nasional (SSN) yang memiliki 959 siswa. Seluruh siswa tidak dimintai uang pungutan apapun, bahkan sebanyak 30 siswa di sekolah ini mendapat beasiswa miskin masing-masing sebesar Rp 360 ribu pertahun. Beasiswa miskin diberikan kepada siswa yang kesulitan memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah yang menjadi tanggung jawab orang tua seperti seragam sekolah, sepatu, tas, buku tulis, pulpen dan lain-lain. 

Beasiswa ini salah satunya diterima Ence Abdullah anak pasangan Mulyana dan Abdullah Daeng Siala. Berdasarkan kunjungan ke rumahnya, orangtua Ence merupakan buruh harian dengan penghasilan tidak menentu, kadang bekerja kadang tidak. Padahal ia memiliki dua anak yang masing-masing sekolah SD kelas II dan kelas VI. Saat ini, mereka belum memiliki rumah, sehingga masih menumpang di rumah orang tuanya, sehingga ia layak mendapat beasiswa miskin, agar kegiatan belajar anaknya tidak terhambat karena tidak memiliki peralatan sekolah. “Uang beasiswa dipergunakan membeli tas, sepatu dan seragam,” tutur Mulyana.

Pelaksanaan sekolah gratis di SDN ini terlaksana berkat dukungan dana BOS sebesar Rp 546,63 juta pertahun, ditambah dana APBD sebesar Rp 50 juta pertahun. “Sekolah ini juga mendapat bantuan penerapan SSN sebesar Rp 120 juta pada tahun 2008,” tutur Husain, Kepala Sekolah SDN Bontokamase. Meskipun gratis,  berbagai prestasi telah diraih sekolah yang memiliki 12 kelas ini antara lain juara lomba Matematika se-Sulsel.

Sekolah gratis juga terlaksana di SMPN 1 Sungguminasa yang memiliki 940 siswa, di mana seluruh siswa tidak dikenakan biaya baik pendaftaran, buku, ekstrakurikuler, ujian sekolah dan lain sebagainya. Penerapan sekolah gratis di sekolah ini terlaksana dengan dukungan dana BOS sebesar Rp 535,8 juta pertahun, ditambah BOSDA sebesar Rp 39,48 juta pertahun dan biaya pendidikan SSN dari APBD sebesar Rp 50  juta pertahun. “Selama tahun 2004-2007, kami juga mendapat bantuan dana pembinaan penerapan SSN sebesar Rp 100 juta pertahun,” tutur Abdul Rahman, Kepala SMPN 1 Sungguminasa. 

Sekolah gratis telah membuat siswa di sekolah ini membludak, ruang kelas yang ada tidak mencukupi, sehingga kegiatan belajar-mengajar untuk tiga kelas dialihkan pada siang hingga sore hari. Kapasitas ruang kelas di sekolah ini sebanyak 24 ruangan, sementara jumlah murid mencapai 27 kelas. Berbagai prestasi telah ditorehkan sekolah ini antara lain juara 1 Pramuka tingkat Provinsi Sulsel, juara Olimpiade Sain Nasional untuk pelajaran IPA, Matematika dan Biologi tingkat kabupaten dan menjadi 10 besar untuk tingkat provinsi.

Penerapan sekolah gratis juga dilaksanakan di SMPN 3 Palangga yang memiliki 906 siswa. Siswa di sekolah ini awalnya hanya 300 siswa dan kini membludak hampir tiga kali lipat setelah penerapan sekolah gratis. Ruang kelas di sekolah ini pun telah dibangun dari sebelumnya 8 ruangan menjadi 14 ruangan. Meski demikian, ruangan tersebut belum mencukupi, sehingga kegiatan belajar – mengajar dibagi dua, kelas pagi sebanyak 6 kelas dan kelas siang sebanyak 8 kelas.

Seluruh kegiatan belajar – mengajar di sekolah ini dilaksanakan secara gratis dengan dana BOS sebesar Rp 516,42 juta pertahun, dan BOSDA sebesar Rp 38,05 juta pertahun. Karena belum berstatus SSN maupun RSBI atau SBI, sekolah ini tidak mendapat tambahan dana lainnya, sehingga pengembangan sekolah belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Kondisi sekolah tidak berpagar, halaman masih beralas tanah karena sekolah tidak memiliki dana untuk penataan lingkungan, karena tidak berani menarik dana dari orang tua murid.  

Selain gratis, sebanyak 40 murid di sekolah ini mendapat beasiswa miskin sebesar Rp 550 ribu pertahun. Salah satu penerima beasiswa ini adalah Sri Devi yang tinggal di Desa Taeng, Kecamatan Palangga. Berdasarkan kunjungan ke rumah siswa tersebut, kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, beratap dan dinding seng serta beralas tanah. Ibunya seorang janda yang bekerja sebagai buruh nyuci. Sayangnya, sudah beberapa bulan sang anak tidak mau sekolah, karena merasa minder bergaul dengan teman-temannya.

SMADi tingkat SLTA, sekolah gratis salah satunya dilaksanakan di SMAN 1 Palangga. Sejak penerapan sekolah gratis, siswa di sekolah ini membludak dari 300 siswa menjadi 845 siswa, karena itulah di sekolah ini telah dibangun tambahan ruang kelas baru sebanyak 3 ruangan. Meski demikian, karena ruang kelas yang tersedia 7 kelas, sementara siswa sebanyak 10 kelas, 3 kelas dilakukan jam pelajaran pada sore hari. Penerapan sekolah gratis di sekolah ini didukung dana BOSDA sebesar Rp 35 riibu perbulan persiswa, sehingga total dana yang diterima sekolah ini mencapai Rp 354,9 juta pertahun. Sementara untuk buku pelajaran disediakan oleh Pemprov Sulsel, sehingga seluruh siswa bisa meminjam buku tersebut tanpa harus membeli. “Sekolah di sini gratis, buku juga dikasih pinjam di sekolah,” tuturnya.

Pelaksanaan sekolah gratis di Gowa juga didukung hadirnya Satuan Polisi (Satpol) Pendidikan yang berjumlah 163 orang. Satpol PP ini bertugas melakukan razia bagi anak-anak yang berkeliaran di luar pada jam sekolah. Bagi anak yang tertangkap akan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua untuk kemudian diberi peringatan. Satpol Pendidikan juga bertugas mengantar jemput guru yang rumahnya berjarak tiga kilometer dari sekolah. Setiap satpol PP mendapat gaji Rp 300 ribu perbulan ditambah uang insentif dari sekolah, yang  besarnya sesuai kebijakan masing-masing sekolah. “Saya senang jadi Satpol PP, dulu saya ingin jadi polisi tapi enggak lulus. Saya bertugas antar jemput dua orang guru, merazia anak-anak serta membantu para siswa menyeberang jalan,” tutur Abdul Rahman, salah satu Satpol Pendidikan yang bertugas di SDN Centre Mangalli.

Sekolah Gratis di Gowa telah mendukung berbagai prestasi yang diraih para siswa antara lain Juara 1 pelajaran MIPA tingkat SD se-Provinsi Sulsel tahun 2010, medali perak dan perunggu tingkat nasional bidang studi Kimia, Fisika, Biologi dan Geosains tingkat SMA pada Olimpiade Sains Nasional (OSN). Di bidang seni dan budaya, pelajar Gowa juga meraih juara 1 tingkat nasional Lomba Pagelaran Seni Siswa SMK, juara 1 tingkat nasional lomba seni teater, juara 2 tingkat nasional seni kriya tahun 2010 serta juara 1 lomba keterampilan siswa SMK tahun 2008 di Bandung. Di bidang olahraga, prestasi tertinggi antara lain juara dunia karate gojukai di Kopenhagen, Kanada dan Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 2009.

Penerapan sekolah gratis yang unik, telah menarik perhatian daerah-daerah lain di Indonesia untuk melakukan studi banding. Hingga 2010, sebanyak 246 daerah dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua telah berkunjung ke Gowa untuk mengetahui lebih detail pelaksanaan sekolah gratis. (Massi dan Firman)