Rabu, 20 April 2011 - 17:22 WIB
Perijinan Terpadu di Lombok
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 4152 kali



Salah satu daerah yang telah menerapkan pelayanan perijinan terpadu adalah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Meskipun baru satu tahun, pelayanan perijinan terpadu mendapat sambutan antusias dari para pelaku usaha, baik kecil maupun besar, lokal ataupun asing.     

Pelayanan perijinan terpadu di Lombok Barat dilaksanakan melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dengan jumlah pelayanan mencapai 71 jenis perijinan meliputi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan, Ijin Usaha Pariwisata (49 jenis), Ijin Usaha Jasa Konstruksi serta Ijin Industri dan Perdagangan (7 jenis meliputi Surat Ijin Usaha Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Industri (SIUI), Tanda Daftar Gudang (TDG), dan Tanda Daftar Industri. Selain itu, B2PT Lombok Barat juga melayani ijin lokasi pemasangan reklame, ijin lokasi pedagang kaki lima, ijin usaha perikanan, ijin usaha pendirian SPBU dan lain-lain.

Perijinan Bagi Home Stay WisatawanPelayanan perijinan di Lombok Barat lebih luas karena sudah berstatus Badan Perijinan bukan Kantor Perijinan, sehingga levelnya sudah setingkat eselon II. Karena itu pula, jumlah pelayanan perijinan yang diterbitkan lebih banyak dibanding Majalengka, Provinsi Jawa Barat yang telah mencapai 40 jenis perijinan, Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang melayani 14 jenis perijinan dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang melayani 10 jenis perijinan perijinan di Banjarmasin yang melayani 26 jenis perijinan.

Dengan perijinan terpadu, pelaku usaha cukup mengurus perijinan di BP2T, tidak perlu mendatangi beberapa instansi atau dinas terkait, sehingga menghemat waktu dan biaya. Dalam rangka memberikan pelayanan prima, BPT Lombok Barat melakukan aksi jemput bola serta melakukan  pemutihan IMB, terutama di kawasan wisata Senggigi dan Sekotong.

Sejak Januari hingga Desember 2010, jumlah perijinan yang sudah diterbitkan BPT Lombok Barat berjumlah 2.035 jenis perijinan, sementara pada Januari 2011 jumlah perijinan yang diterbitkan mencapai 161 perijinan. Dengan perijinan terpadu, Pemkab Lombok Tengah berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sebesar Rp 1,54 miliar, masih berada di bawah target (83,99%) yang ditetapkan yakni Rp 1,84 miliar.

Perijinan yang diterbitkanDengan adanya perijinan terpadu telah mendorong masuknya investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai investasi selama tahun 2010 tercatat US$ 31.100.544 untuk PMA sementara PMDN tercatat Rp 128,95 miliar. Investasi yang masuk di Lombok Barat bergerak di sektor pariwisata, perhotelan, café, kerajinan dan lain-lain.

Kemuduhan dalam pelayanan perijinan salah satunya dirasakan Rahmi Rozaifa pengusaha café dan restoran di Pantai Senggigi, Kecamatan Batu Layar. Pada 20 Desember 2010, ia mengurus Surat Ijin Peruntukan Tanah (IPT), Ijin Gangguan, SIUP serta IMB. “Dengan adanya perijinan terpadu, pengurusan perijinan menjadi lebih efisien dan hemat, karena hanya membutuhkan waktu 2 hingga 7 hari. Kalau dulu bisa berbulan-bulan, karena di tiap  kantor waktu penyelesaiannya berbeda-beda,” tutur ibu yang memiliki 15 karyawan ini. 

Selain waktu yang lebih cepat, pengurusan perijinan juga lebih transparan, terutama masalah biaya yang harus dibayar. Untuk pengurusuan IPT ia menghabiskan biaya Rp 2,9 juta karena memiliki luas 1.450 meter persegi, pengurusan ijin gangguan menelan biaya Rp 3,2 juta, pengurusan IMB Rp 3,16 juta karena memiliki luas bangunan 270,5 meter persegi dan tembok pagar 80  meter. “Semua biaya yang dikeluarkan lebih teransparan karena sesuai dengan Perda yang ditetapkan,” tambahnya.

Kemudahan pelayanan perijinan juga dirasakan Rosihan Taufik, pemilik home stay (rumah penginapan) Sunset House di kawasan wisata Senggigi. Pada tahun 2010, ia mengurus IMB, ijin gangguan dan ijin usaha penginapan. “Pengurusan ijin lebih cepat, 1- 2 hari sudah selesai, tidak seperti dulu butuh waktu 3 hingga 4 bulan perijinan baru jadi,” tuturnya.

PMA di sektor perhotelanPerijinan yang mudah membantunya mengembangkan usaha sehingga ia mampu meraih omset sekitar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta perbulan. “Saya memiliki 8 kamar dengan harga sewa Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu perbulan dengan rata-rata tingkat hunian 50 persen. Kalau bulan Juni – Agustus baru ramai, karena banyak turis terutama dari Eropa,” tambahnya. “Saya harap ke depan, pelayanan perijinan bisa jemput  bola, karena lokasi kantornya kan cukup jauh dari sini,” usulnya.

Kemudahan dalam perijinan telah menarik investor asing asal Singapura PT Indosinga Invetama yang bergerak di sektor perhotelan dan restoran. “Semua perijinan selesai dalam waktu tidak lebih dari seminggu, kalau dulu bisa berbulan-bulan,” tutur Rudi, Project Director PT Indosinga Invetama. Berbagai perijinan yang diurus antara lain IMB, IPPT, ijin gangguan, SITU, SIUP, Ijin usaha restoran  dan ijin villa. Masuknya PMA ini berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yang mencapai 71 orang. “Sebanyak 60 orang di bagian hotel dan 11 orang di café,” tambahnya. (Darwis dan Firman)