Jumat, 27 Mei 2011 - 18:15 WIB
Pelayanan Perijinan Terpadu di Gowa
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 5993 kali



Pelayanan perijinan merupakan pintu masuk bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pemerintah terus berupaya mempermudah pelayanan. Pemerintah terus meningkatkan pelayanan perijinan menjadi lebih transparan dan cepat melalui pelayanan terpadu sebagaimana instruksi Presiden SBY yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 27 Tahun 2009. Keppres ini memberlakukan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memangkas birokrasi perijinan yang sebelumnya harus melalui 16 kementerian, menjadi satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelayanan satu pintu sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintah yang mempercepat proses perijinan dari 60 hari menjadi 17 hari, bahkan dalam pelaksanaanya pemberian ijin bisa dipercepat menjadi 7 hari.

Pelayanan perijinan terpadu terus dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota, sehingga dari 497 kabupaten dan kota, sebanyak 299 kabupaten/kota atau 60,16 persen telah menerapkan sistem pelayanan terpadu. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan investasi di Indonesia dari Rp 135 triliun pada tahun 2009 melonjak 54,2 % menjadi Rp 208,5 triliun pada tahun 2010. Investasi tahun 2010 berasal dari PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar Rp 148 triliun dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar Rp 60,5 triliun.

------------------ teasure ------------------------

“Nilai investasi nasional tahun 2010 sebesar Rp 208,5 triliun meningkat 54,2 % dibanding tahun 2009 sebesar Rp 135 triliun”

------------------------------------------------------

Pelaku usaha bidang bengkel motorRealisasi PMA terbesar berasal dari Singapura dengan senilai US$ 5.005 miliar, disusul Inggris senilai US$ 1.892 miliar, AS US$ 930,8 miliar, Jepang US$ 712,6 miliar dan Belanda US$ 608 miliar. Menurut data BKPM, investasi tahun 2010 menyerap 463.012 tenaga kerja, meningkat dari tenaga kerja yang diserap selama 2009 sebanyak 303.537 orang.

Perijinan di Gowa

Pelayanan perijinan terpadu telah dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak tahun 2010. Meskipun baru satu tahun, pelayanan perijinan terpadu mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha, baik kecil maupun besar. Dengan perijinan terpadu, pelaku usaha cukup mengurus perijinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Gowa, tidak perlu mendatangi beberapa instansi atau dinas terkait, sehingga lebih efisien karena menghemat waktu, biaya dan prosedur.

Penghematan waktu dan biaya ini, karena pengurusan melalui KPPT bisa dilakukan secara paralel atau sekaligus berbagai perijinan yang diinginkan. Berbeda dengan sebelum dibentuk KPPT, perijinan harus diurus secara bertahap dari satu instansi ke instansi lainnya sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.

Dengan adanya KPPT, prosedur, persyaratan, biaya dan waktu pengurusan perijinan juga menjadi lebih transparan, karena telah dipublikasi secara meluas di kantor perijinan, website brosur serta sosialisasi ke desa-desa. Dengan keterbukaan ini, KPPT telah menerapkan standar pelayanan 6 - 12 hari kerja dan dalam realisasinya bisa lebih cepat dari yang ditetapkan. Pelayanan perijinan ini lebih cepat dibanding sebelum terbentuknya KPPT yang bisa memakan waktu berbulan – bulan.

Pengusaha salon mobilPelayanan perijinan terpadu di Gowa melayani 11 jenis perijinan meliputi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Ijin Reklame, SUrat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri dan Ijin Dampak Lingkungan.  

Pelayanan perijinan di Gowa belum seluas Perijinan Terpadu di Lombok Barat (NTB) yang sudah melayani 71 jenis perijinan, Majalengka, Jawa Barat (40 jenis perijinan), Banjarmasin, Kalsel (26 perijinan) dan Lebak, Banten (14 jenis perijinan). Jumlah pelayanan perijinan di Gowa berbeda tipis dengan  di Cilacap, Jawa Tengah yang melayani 10 jenis perijinan.

Pada periode Januari - Desember 2010, jumlah perijinan diterbitkan KPPT Gowa mencapai 6.223 jenis perijinan, sementara pada Januari – Februari 2011 jumlah perijinan yang diterbitkan mencapai 350 perijinan. Perijinan terbanyak yang diterbitkan tahun 2010 adalah Ijin Mendirikan Bangunan sebanyak 4.766 perijinan, disusul Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) sebanyak 462 perijinan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 249 perijinan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 260 perijinan. Sementara jumlah perijinan tahun 2011 yang paling banyak diterbitkan adalah Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) sebanyak 123 perijinan, disusul Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 66 perijinan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 65 perijinan.

Pelaku UKM bidang bahan bangunanBesarnya perijinan yang diterbitkan KPPT memberikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sebesar Rp 7,69 miliar dengan sumber PAD terbesar berasal dari IMB sebesar Rp 6,93 miliar, disusul SITU sebesar Rp 248 juta, Ijin Reklame Rp 131,7 juta dan SIUP sebesar Rp 105,8 juta. Sementara pada bulan Januari – Februari 2011, PAD dari sektor perijinan mencapai Rp 42,98 juta yang berasal dari penerbitan IMB sebesar Rp 25,93 juta dan Ijin Gangguan sebesar Rp 17,05 juta. Kecilnya PAD tahun 2011, karena Pemkab tengah melakukan “pemutihan” dengan memberikan perijinan gratis kecuali IMB dan Ijin Dampak Lingkungan.

--------- teasure ------

“Perijinan Gowa tahun 2010 telah menerbitkan 6.223 perijinan dengan PAD Rp 7,69 miliar”

----------------------

Dengan adanya perijinan terpadu telah mendorong masuknya investasi PMDN tahun 2010 sebesar Rp 45,14 miliar yang bergerak di sektor industri penggergajian kayu, pengolahan coklat, televisi swasta lokal dan nasional.

-------------- teasure ---------

“Investasi PMDN di Gowa tahun 2010 mencapai Rp 45,14 miliar”

------------------------------

Kemudahan dalam pelayanan perijinan salah satunya dirasakan Ondi, pengusaha bengkel motor dan spare part di Jl. Sultan Hasanuddin No 25 Sungguminasa yang pernah mengurus SIUP, SITU dan TDP pada Januari 2011. “Dengan adanya pelayanan terpadu, mengurus perijinan menjadi lebih cepat, 2 hari selesai, karena cukup satu pintu di KPPT. Dulu berminggu-minggu karena perijinan harus diurus satu persatu, pokoknya dulu ribet banget,” ujarnya.

Pengusaha Coto MakassarDengan adanya KPPT pengurusan bisa dilakukan secara sekaligus, tidak perlu menunggu selesainya perijinan satu persatu. “Dulu belum bisa mengurus ijin tempat usaha kalau belum keluar ijin gangguan, tapi sekarang bisa diurus sekaligus sehingga lebih efisien,” tambah pengusaha yang memiliki dua karyawan ini.    

Hal yang sama dirasakan Deni, pemilik Makassar Gowa Motor yang bergerak dalam bidang perbaikan dan variasi mobil di mana tahun 2010, ia mengurus SITU, SIUP dan TDP sekaligus dengan menelan biaya Rp 600 ribu. “Pelayanan terpadu memudahkan pengusaha, karena pengurusannya sangat cepat, hari ini masukin berkas, besok perijinannya sudah bisa diambil,” ucapnya.  Pengusaha yang memiliki 3 karyawan ini juga merasa terbantu, karena KPPT proaktif menginformasikan tanggal jatuh tempo semua jenis perijinannya. “Sebulan sebelum jatuh tempo, saya sudah ditelepon agar kembali mengurus perijinan,” tambahnya.

Kemudahan pengurusan perijinan juga dirasakan Anisa dan Mohammad Amin, pemilik warung ikan bakar “Minasa Beji” yang membuka usaha pada September 2010. Sebelum membuka usaha, Ia mengurus perijinan tempat usaha (SITU), SIUP dan TDP ke KPPT Gowa. “Pelayanan perijinan cukup mudah dan cepat, 2 hari sudah selesai,” tutur Anisa. Dengan kemudahan ini, ia pun bisa dengan cepat membuka usaha warung makan sehingga bisa menyerap tenaga kerja. “Warung makan ini memperkerjakan 7 karyawan di mana setiap hari bisa menjual 30 kg ikan berbagai jenis antara lain kakap merah dan baronang,” tambahnya. 

Pengusaha Ikan BakarPerijinan yang lebih efisien juga dirasakan Mansur Iman, pemilik rumah makan Coto Makassar Sunggui 1 di Jl. Sultan Hasanuddin Sungguminasa. Pada Januari 2011, ia mengurus SITU, SIUP dan TDP sekaligus di KPPT Gowa. “Mengurus perijinan sekarang cepat, dua hari sudah selesai,” ucapnya. Selain kemudahan dalam perijinan, ia juga bersyukur karena mendapat KUR sebesar Rp 25 juta untuk jangka waktu 1 tahun dengan cicilan perbulan Rp 1,5 juta. Pengusaha yang memiliki 4 karyawan ini, setiap hari bisa meraup omset Rp 1,7 juta hingga Rp 2 juta pada hari biasa, sementara pada Sabtu-Minggu bisa mencapai Rp 3 juta perhari. “Setiap hari bisa menghabiskan 20 kg daging  berikut jeroannya,” tutur pria yang membuka usaha dari pukul 07.00 hingga 21.00 WITA ini.

Pengusaha lainnya yang merasakan kemudahan dalam perijinan adalah Darwis, pemilik toko bahan bangunan yang pernah mengurus SITU, SIUP dan TDP dalam waktu dua hari. “Sekarang semuanya serba mudah, tidak seperti dulu yang sulit karena harus melewati birokrasi yang panjang,” tutur pengusaha yang memiliki dua karyawan ini. (Massi dan Firman)