Selasa, 07 Juni 2011 - 11:04 WIB
Revitalisasi Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 7032 kali



Presiden SBY dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono serta Wapres Boediono dan Ibu Herawati menghadiri Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 1 Juni 2011.  Acara ini dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara, seperti Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua MK Mahfud MD. Hadir pula presiden dan wakil presiden terdahulu, seperti BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, Try Soetrisno, Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla. Acara peringatan Hari Pancasila ini diisi pidato Ketua MPR, mantan Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri serta ditutup dengan pidato Presiden SBY. 

Dalam pidatonya, Presiden SBY menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan gagasan cemerlang Bung Karno yang harus dilakukan refleksi kesejarahan dan kontemplasi untuk mengingat kembali gagasan Bung Karno tersebut serta melakukan revitalisasi dan aktualisasi dalam kehidupan masyarakat sehingga bisa menjawab tantangan jaman masa kini dan masa depan.

Presiden SBY juga sependapat dengan apa yang disampaikan Ketua MPR terkait Pancasila dan empat pilar negara negara Indonesia. “Saya setuju dengan dua pendapat Ketua MPR RI, yang pertama bahwa tanggal 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus merupakan rangkaian dan satu kesatuan lahirnya Pancasila. Kedua, saya pun setuju dengan Pancasila, UUD tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai empat pilar kehidupan dan berbangsa,” tegas Presiden.

Di lain pihak, Presiden SBY juga menyatakan kesetujuannya terhadap apa yang disampaikan BJ Habibie bahwa Pancasila seharusnya terus-menerus diaktualisasikan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

Presiden SBY juga mengapresiasi pidato Megawati Soekarnoputri yang menyatakan bahwa di tengah krisis ideologi dan di tengah kegamangan kita melihat masa depan, Pancasila kembali menghadirkan diri sebagai pelita besar dan sebagai perekat bangsa. Sebagai salah satu bukti bahwa Pancasila mampu tetap menjadi perekat bangsa yaitu sewaktu pergantian kekuasaan pada periode 1998-2004 telah terjadi empat kali pergantian kepemimpinan nasional tetapi bangsa Indonesia masih bersatu, sama halnya dengan apa yang terjadi pada masa krisis yang lalu, Pancasila selalu hadir sebagai solusi kebangsaan.

Lebih jauh Presiden SBY menyampaikan pentingnya menegakkan dan menjalankan Ne–gara Pancasila yang dimaknai bahwa Indonesia bukan negara bedasarkan yang lain-lain. Sejak awal, pendiri republik dengan arifnya, disertai pemikiran yang luas dan menjangkau ke depan, telah membangun konsensus yang bersifat mendasar, yaitu Indonesia adalah negara berke-Tuhan-an, negara yang ber-Tuhan dan sekaligus negara nasional, bukan negara agama. Meskipun bukan negara berdasarkan agama, tetapi agama mesti dijunjung tinggi, kehidupan masyarakat haruslah religius, bukan sekuler dalam arti meminggirkan agama dan tidak mengakui adanya Tuhan.

Konsensus penting lainnya yang tercetak abadi dalam sejarah bangsa, Indonesia adalah negara berdasarkan ideologi Pancasila, bukan ideologi  lain yang dikenal di dunia seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sosilisme, dan fasisme. “Ini sangat fundamental, dasar dari Indonesia merdeka, dasar dari negara kita adalah ideologi Pancasila,” tegas Presiden.

Terhadap godaan apalagi gerakan nyata dari sebagian kalangan yang memaksakan dasar negara selain Pancasila, baik dasar agama ataupun ideologi lain, dengan tegas Presiden mengatakan bahwa niatan politik itu bertentangan dengan semangat dan pilihan kita untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila. “Gerakan dan paksaan semacam itu tidak akan tepat di bumi Indonesia, jika gerakan itu melanggar hukum tentulah kita tidak boleh membiarkan,” tandas Presiden.

Meskipun demikian, cara dan menghadapi serta menangani gerakan semacam itu, haruslah tetap bertumpu pada nilai demokrasi dan aturan hukum. “Tidak boleh main tuding dan main tuduh karena akan memancing aksi adu domba yang akhirnya menimbulkan perpecahan bangsa,” ujar Presiden.

Di lain pihak, negara juga tidak dapat dan tidak seharusnya mengontrol pandangan dan pendapat orang seorang, kecuali jika pemikiran tersebut dimanivestasikan ke dalam tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, undangan-undang, dan aturan hukum. Jika terjadi seperti ini, negara harus mencegah dan menindaknya.

Setelah berbicara panjang lebar tentang Pancasila dan aktualisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pertanyaannya adalah bagaimana mengaktualisasikan yang efektif agar rakyat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka inilah, Presiden SBY telah meminta Badan Pusat Statisik (BPS) untuk melakukan survei tentang pandangan masyarakat terhadap Pancasila.

Survei dilakukan pada 27-29 Mei 2011, de–ngan jumlah responden 12.056 orang di 181 kabupaten/kota mencakup 33 provinsi dengan metode wawancara langsung dengan responden yang meliputi pelajar, mahasiswa, nelayan, petani, ibu rumah tangga, guru, dosen, TNI/Polri, pengusaha, professional, anggota DPRD dan lain sebagainya.

Ide melakukan survei ini muncul setelah pertemuan konsultasi pimpinan lembaga negara pada 24 Mei 2011 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu, forum sepakat perlunya melakukan revitalisasi Pancasila dan perlu dicari strategi dalam melaksanakan revitalisasi tersebut agar berjalan efektif. Untuk itulah, survei ini penting, sebelum pemerintah menentukan kebijakan, strategi, dan cara-cara yang efektif dalam melaksanakan revitalisasi Pancasila.

Hasil survei tersebut menunjukkan, sebanyak 79,26% menyatakan Pancasila penting dipertahankan dan sebanyak 89% responden menyatakan bahwa berbagai permasalahan bangsa seperti konflik antar umat beragama, konflik antar etnis dan golongan serta tawuran terjadi, karena kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Poin pentingnya lainnya dari hasil survei tersebut adalah menyangkut cara yang paling tepat dan efektif dalam melakukan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya, sebanyak 30% mengusulkan melalui jalur pendidikan, 19% melalui contoh dan perbuatan nyata para pejabat pemerintahan dan pejabat negara, baik pusat dan daerah. Lalu, sebanyak 14% responden menjawab melalui contoh dan perbuatan nyata para tokoh masyarakat, 13% melalui penataran, 12% melalui media massa, dan 10% melalui ceramah keagamaan.

Lebih lanjut hasil survei juga menggali siapa yang paling tepat melakukan edukasi dan sosialisasi Pancasila terhadap masyarakat, di mana hasilnya sebanyak 43% menginginkan dilakukan oleh para guru dan dosen, 28% oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama, 20 % oleh badan khusus yang dibuat oleh pemerintah, dan 3% oleh elit politik.

Di lain pihak, Presiden SBY juga mengingatkan, Pancasila bukanlah doktrin yang dogmatis, melainkan ideologi yang hidup dan terbuka. “Sebagai ideologi yang hidup dan terbuka, Pancasila akan mampu mengatasi dan melintasi dimensi ruang dan waktu,” ujar Presiden.  Bangsa Indonesia mesti teguh dan tegas terhadap pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. “Marilah saudara-saudara, kita semakin bersatu melangkah bersama dan bekerja lebih keras untuk membangun negeri ini ke arah masa depan yang lebih baik berdasarkan Pancasila,” Presiden SBY menambahkan. (TIM SKP)