Jumat, 12 Oktober 2012 - 23:53 WIB
Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Keluarga Miskin
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1785 kali



PKH dan Raskin merupakan Program Pro Rakyat yang ditujukan bagi keluarga miskin sesuai dengan data yang dikeluarkan Badan Pusart Statistik (BPS). Bedanya, jika Raskin diberikan kepada semua Rumah Tangga sasaran (RTS), sementara PKH hanya diberikan kepada RTS yang sedang hamil, menyusui, memilliki balita atau memiliki anak sekolah jenjang SD hingga SMP. Oleh karena itu, PKH juga sering disebut bantuan tunai bersyarat. Penyaluran bantuan PKH dilaksanakan melalui kantor pos dan diberikan setiap tiga bulan sekali dalam setahun, yakni pada bulan Maret (tahap I), Juni (tahap II), September (tahap III), dan Desember (IV). Besarnya bantuan berkisar antara Rp 600 ribu hingga maksimal Rp 2,2 juta per tahun.

Peserta PKH di Kabupaten Subang, Jawa Barat,  tahun 2012 sebanyak 19.323 RTSM dan pembayaran hingga tahap II sebesar Rp 12,9 miliar. Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dalam mendukung program Kementerian Sosial ini diwujudkan dalam pengalokasian dana pendamping PKH tahun 2012 sebesar Rp 200 juta per tahun yang dipergunakan untuk dana operasional pendamping PKH.

PKH dirasakan manfaatnya bagi warga miskin di Subang, karena anak-anaknya lancar bersekolah dan kualitas kesehatannya meningkat. Meski keterbatasan ekonomi, anak-anak peserta PKH berprestasi di sekolahnya, antara lain anak-anak Omah, warga Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang. Omah mempunyai dua anak yang mendapat PKH, yakni Meilani, kelas 2 SD, dan Fitri, kelas 2 SMP. Total uang PKH yang diterima Omah sebesar Rp 1,4 juta/tahun yang terdiri dari bantuan tetap Rp 200 ribu, bantuan anak SMP Rp 800 ribu, dan bantuan anak SD Rp 400 ribu. Omah mempergunakan uang PKH untuk membeli kebutuhan sekolah kedua anaknya, yakni pakaian seragam sekolah, buku tulis, sepatu, dan tas. Kedua anaknya bersekolah gratis karena mendapat BOS dan mendapat pinjaman buku-buku pelajaran.

Omah memperhatikan pendidikan anak-anaknya dengan memberikan bimbingan belajar di rumah. Hasilnya, anak bungsunya, Meilani, berhasil mengukir prestasi di sekolah dengan menyabet ranking pertama, sementara anak sulungnya berhasil masuk rangking 5 besar. “Uang PKH saya manfaatkan juga untuk membeli susu agar otak anak-anak cerdas,” kata Omah.  Sementara itu Meilani mengatakan, ia rajin ke sekolah dan menyukai semua mata pelajaran. “Kalau sudah besar, saya ingin menjadi guru, karena ingin membuat anak-anak menjadi pintar,” ujarnya.

Omah adalah isteri Usin. Suaminya bekerja sebagai tukang becak  yang berpenghasilan rata-rata Rp 30 ribu/hari. Omah bersyukur mendapat PKH karena membantu meringankan bebannya, sehingga kedua buah hatinyanya lancar bersekolah dan sehat.

Penerima manfaat PKH lainnya adalah Uwas, warga Kelurahan Soklat. Isteri tukang becak ini menerima uang PKH Rp 1,8 juta/tahun untuk kedua anaknya, yakni Eva Fauziah, kelas 3 SMP, dan Fahmi yang berusia 3 tahun. Rinciannya,  bantuan tetap Rp 200 ribu, bantuan anak SMP Rp 800 ribu, dan bantuan balita Rp 800 ribu. “Uang PKH saya pergunakan untuk membeli keperluan sekolah. Tidak ada yang saya pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari,” kata Uwas.

Dampak PKH telah mendorong sang anak, Eva berprestasi di sekolahnya dengan menyabet ranking 2. Eva dikenal rajin ke sekolah, dan rajin pula belajar di rumah. Ia juga bersyukur, karena anaknya bisa sekolah gratis dengan dibiayai BOS.

Secara nasional PKH dilaksanakan sejak tahun 2007, dan diberikan kepada ibu hamil/menyusui, anak SD dan anak SMP. Bantuan PKH terdiri dari bantuan tetap Rp 200 ribu, bantuan bagi yang memiliki anak balita  Rp 800.000, bantuan bagi ibu hamil/menyusui Rp 800.000, bantuan pendidikan SD/MI sebesar Rp 400.000, dan bantuan SMP/MTs sebesar Rp 800.000.

Besarnya dana PKH meningkat dari Rp 1,6 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 1,8 triliun pada tahun 2012. Cakupan kepesertaan PKH juga meningkat dari 1,1 juta keluarga pada tahun 2011 menjadi 1,56  juta keluarga pada tahun 2012 yang tersebar di 33 provinsi dan 169 kabupaten/kota.

Penyaluran Raskin

Pagu  Raskin  di Subang  periode  Januari – Mei 2012 sebanyak  14.542.200 kg untuk  193.896 rumah tangga sasaran (RTS), sedangkan pagu Raskin periode Juni – Desember 2012 sebanyak 15.739.500 untuk 149.900 RTS.  Pagu Raskin periode Januari – Mei 2012 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, sedangkan pagu Raskin periode Juni – Desember 2012 menggunakan data BPS tahun 2011.

Raskin di Subang didistribusikan oleh Bulog Sub Divre Subang pada minggu pertama hingga minggu kedua setiap bulannya. Penyaluran Raskin pada umumnya dibagi rata, untuk menghindari protes atau keributan antar warga. Pihak kantor desa/kelurahan membagi rata 10 kg/KK dari seharusnya 15 kg/KK. Selain itu pihak Pemkab Subang tak mengalokasikan anggaran untuk Raskin, sehingga harga Raskin menjadi Rp 2.000/kg dari seharusnya Rp 1.600/kg. Kelebihan uang Rp 400/kg tersebut dipergunakan untuk membeli plastik dan uang transportasi pengurus Raskin di tingkat desa/kelurahan.

Salah satu kelurahan yang ditinjau adalah Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang, yang pada periode Juni – Desember 2012 mendapat pagu Raskin sebanyak 127.050 kg untuk 1.210 RTS. Sedangkan sebelumnya pagu Raskin di kelurahan ini pada periode Januari – Mei 2012 sebanyak 61.500 kg untuk 820 RTS. Raskin di Kelurahan Soklat dibagi rata, yakni 10 kg/KK dengan harga Rp 2.000. Hal ini dibenarkan oleh Mira, salah seorang penerima Raskin. “Saya mendapat Raskin 10 kg dengan harga Rp 2.000. Petugas kelurahan mengatakan, seharusnya tiap KK mendapat 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg. Sebagai wong cilik, saya ngikut aja apa kata orang-orang kelurahan,” katanya.

Mira menambahkan, Raskin yang diterimanya selama ini berkualitas lumayan bagus, tidak berkutu, dan enak dimakan. Perempuan yang bersuamikan tukang parkir ini mengatakan, Raskin cukup membantu karena suaminya berpenghasilan tak menentu. Menurutnya, harga Raskin jauh lebih murah daripada harga beras di warung yang mencapai Rp 6.500 – Rp 7.000/kg. Beban hidupnya juga semakin ringan karena ia juga mendapat bantuan dana PKH sebesar Rp 1 juta/tahun, karena memiliki seorang anak, Cecep, kelas 2 SMP. Selain itu ia juga memperoleh Jamkesmas sehingga dapat berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah. “Alhamdulillah, saya mendapat Raskin, PKH, dan Jamkesmas. Berkat PKH, anak saya lancar bersekolah. Uang PKH saya pergunakan untuk membeli keperluan sekolahnya. Prestasinya cukup bagus, ranking kelima di sekolah,” katanya sambil tersenyum.

Secara  nasional  pagu  raskin  tahun  2012  sebanyak  3.410.161  ton untuk 15,5 juta RTS.  Setiap RTS memperoleh Raskin 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg. Selain Raskin yang rutin diberikan tiap  bulan, pemerintah juga memberikan Raskin ke-13 yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin dalam rangka menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk menyukseskan pogram Raskin, pemerintah menyediakan dana subsidi pangan sebesar Rp 20,9 triliun, di mana sebesar Rp15,6 triliun di antaranya untuk pengadaan Raskin.

Selain untuk subsidi pangan, pemerintah juga memberikan berbagai subsidi yang besarnya mencapai Rp 245,1 triliun. Subsidi tersebut meliputi  subsidi BBM, LPG dan BBN sebesar Rp 202,4 triliun, subsidi listrik sebesar Rp 137,4 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun, subsidi benih sebesar R p 0,1 triliun, PSO sebesar Rp 2,2 triliun dan bunga kredit program sebesar Rp 1,3 triliun.

Raskin yang disalurkan berkualitas medium, tidak bau, tidak apek dan tidak berkutu. Raskin didistribusikan oleh Perum Bulog ke titik distribusi. Dari titik distribusi Raskin menjadi tanggung jawab Pemda untuk disalurkan ke masing-masing RTS. Agar penyaluran raskin tepat sasaran, Pemerintah menerbitkan kartu Raskin, sehingga diharapkan hanya warga yang memiliki kartu Raskin yang bisa menerima. Sistem penyaluran raskin yang telah diatur sedemikian rupa diharapkan menjadi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat administrasi, bukan dibagi rata, apalagi tidak disertai daftar penerima Raskin yang jelas tiap bulannya. Apabila dalam pelaksanaanya   terdapat raskin yang berkualitas buruk, bau dan berkutu, warga dihimbau untuk secepatnya melaporkan kepada kantor Bulog setempat dan Bulog akan menggantinya.

(Arif Rahman Hakim & Sahat Yogiantoro)