• HOME
    • PROFIL
      • TENTANG SETKAB
      • DASAR HUKUM
      • TUGAS DAN FUNGSI
      • VISI DAN MISI
      • STANDAR PELAYANAN
      • LAKIP
      • STRUKTUR ORGANISASI
      • REFORMASI BIROKRASI
        • Peraturan RB
          • Peraturan RB Nasional
          • Perseskab RB
          • Kepseskab RB
          • Kode Etik PNS Setkab
        • Kegiatan RB
          • Berita dan Artikel seputar RB
          • Gallery Foto Kegiatan RB Setkab
    • BERITA
    • ARTIKEL
    • PRO-RAKYAT
    • NUSANTARA
    • INTERNATIONAL
    • MP3EI
      • PERATURAN MP3EI
        • PERPRES MP3EI
        • LAMPIRAN PERPRES MP3EI
      • KEGIATAN MP3EI
      • BERITA MP3EI
    • KAWAL APBN
    • APRESIASI RI
  •  
  •  
SIPUU SIMPEG SIDANG KABINET
Facebook Twtt rss Stat

STANDAR PELAYANAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET RI

  1. Standar Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
  2. Standar Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  3. Standar Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.
  4. Standar Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi.
    1. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Penerbitan Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS Golongan IV/c ke atas.
    2. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Penerbitan Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pilihan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas.
  5. Deputi Bidang Persidangan Kabinet.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET RI

  1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Keppres Kenaikan Pangkat Pilihan PNS Golongan IV/c ke atas.
  2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Keppres tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS Golongan IV/c ke atas.
  3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Keppres tentang Pemberhentian dan Pensiun Langsung PNS Golongan IV/c ke atas.
  4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Keppres tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pensiun Janda/Duda PNS/Pensiunan PNS Golongan IV/c ke atas.

Profil Setkab
Bahasa Indonesia     English Language

Artikel

  • Rabu, 22 Mei 2013
    Pertumbuhan dan Pelemahan Ekonomi Dunia
  • Senin, 20 Mei 2013
    Seputar Pemberian World Statesman Award Kepada SBY
  • Minggu, 19 Mei 2013
    Komite Nasional Mendorong Peningkatan Daya Saing
  • Jumat, 17 Mei 2013
    BLSM Bukan untuk "Menyogok" Rakyat
  • Kamis, 16 Mei 2013
    Perpres 27 Tahun 2013: Mendukung UMKM Sambut Masyarakat Ekonomi ASEAN ...
  • Rabu, 15 Mei 2013
    Memperpanjang Moratorium Hutan, Memperpanjang Kehidupan
  • Rabu, 08 Mei 2013
    Batik dan Rotan Sebagai Ikon Cirebon

Artikel Sebelumnya

  • Jalan Panjang Memacu Pertumbuhan Investasi Sektor Pertanian
  • SBY, S&P dan the Indonesian Way
  • Pemetaan Potensi Konflik Penguasaan Lahan dengan Pendekatan Kebijakan "ONE MAP"
  • Konflik Lahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
  • SBY fried rice and diplomatic' walk to remember
  • Diplomasi Energi Poros Penggerak Kebijakan Luar Negeri Indonesia**)
  • Tujuh Langkah Menuju Swasembada Beras
  • Kedudukan DPD Pasca Putusan MK
  • Stop Main Hakim Sendiri
  • Reformasi Subsidi Energi
  • Penyediaan Premium Plus Ron 90
  • Bahan Diskusi Seskab " REFORMASI SUBSIDI ENERGI"
  • Pentingnya Kurikulum Berbasis Kewirausahaan
  • Resume dan Analisa Kebijakan BBM-Bersubsidi
  • Kontroversi Bendera Aceh
  • Garuda Rising: A New Altitude in RI Diplomacy
  • Akhiri kemiskinan!
  • Mengapa Terjadi Longsor di Cililin?
  • Memutus Mata Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan
  • Pengendalian BBM Bersubsidi Perlu Ditingkatkan
  • Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah
  • Evaluasi dan Edukasi Kunci Pengendalian Harga Bawang Putih
  • The Thinker: Looking Beyond 2015
  • Posisi Presiden dalam Pergantian Antar Waktu Anggota DPR
  • Laporan Pelaksanaan Program Utusan Khusus Presiden untuk Millenium Development Goals (MDGs)
  • Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Dunia, Bahas Pengentasan Kemiskinan
  • Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi
  • Seizing the year of economic diplomacy, now or never
  • Reviewing the ASEAN Charter
  • Kenaikan Harga BBM Demi Keadilan
  • Konektivitas Nasional Meningkatkan Daya Saing
  • Praktek Kartel Merusak Tatanan Perekonomian
  • Komitmen Pemerintah Membangun Wilayah Perbatasan
  • Rakyat Indonesia Ternyata Anti Korupsi
  • 'Green Farming' di Lereng Gunung Slamet
  • Pemindahan Ibu Kota dan Kelayakannya
  • Menteri Juga Memiliki Komitmen Yang Tinggi
  • Tidak Lagi Proporsional
  • Mengawal Pers Dari Rakyat Untuk Rakyat
  • Jangan Sia-siakan Program Jamkesmas
  • Gerakan Kewirausahaan Nasional Untuk Menyebar Virus Wirausaha
  • Kebijakan Antisipatif Untuk Pengendalian Harga Daging Sapi
  • Refleksi Penyelenggaraan Pertahanan 2012 *)
  • Komitmen Presiden ...
  • Soal Pajak Presiden, Pemberitaan The Jakarta Post Tidak Beretika
  • Building the ASEAN Political-Security Community
  • Menyibak Potensi, Meraih Investasi
  • RI's reemergence through summit diplomacy
  • Pola Pangan Harapan Sebagai Pengganti Ketergantungan Pada Beras
  • Urgensi Partisipasi dalam Darurat Bencana (Pembelajaran Banjir Jakarta, Januari 2013)

Peraturan Baru

UU
Nomor: 38 TAHUN 2013
Tentang:
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara .
Dokumen:
Perpres 0382013.pdf
Lampiran:

PERPRES
Nomor: 38 TAHUN 2013
Tentang:
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara .
Dokumen:
Perpres 0382013.pdf
Lampiran:

PERPRES
Nomor: 36 TAHUN 2013
Tentang:
PENDIRIAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.
Dokumen:
Perpres0362013.pdf
Lampiran:

PERPRES
Nomor: 37 TAHUN 2013
Tentang:
PENDIRIAN UNIVERSITAS SAMUDRA .
Dokumen:
Perpres0372013.pdf
Lampiran:

KEPPRES
Nomor: 14 TAHUN 2013
Tentang:
Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquefied Natural Gas Tangguh.
Dokumen:

Lampiran:

INPRES
Nomor: 6 TAHUN 2013
Tentang:
PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT .
Dokumen:
Inpres0062013.pdf
Lampiran:

UU
Nomor: 35 TAHUN 2013
Tentang:
Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
Dokumen:

Lampiran:

PERPRES
Nomor: 35 TAHUN 2013
Tentang:
Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Dokumen:
Perpres0352013.pdf
Lampiran:

PERPRES
Nomor: 34 TAHUN 2013
Tentang:
Honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Dokumen:
Perpres0342013.pdf
Lampiran:

PP
Nomor: 38 TAHUN 2013
Tentang:
Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.
Dokumen:
PP0382013.pdf
Lampiran:

SMS Rakyat

Pak SBY, program Jampersal tolong di batasi hanya untuk dua anak, untuk mengurangi jumlah penduduk dan mengurangi angka kriminalitas, terima kasih. (08132851xxxx)

Pak SBY, tolong perhatikan perekonomian di Kota Palu, Sulawesi Tengah, semakin melemah dan lesu, terima kasih. (08134106xxxx)

Bpk Presiden, kami mengharapkan agar semua lapisan tidak terpengaruh dengan berita dari media elektrik yang selalu menjelekkan pemerintah. (08211043xxxx)

Pak SBY, jembatan bernilai milyaran didesa Punggur Kapuas pemekaran dari desa punggur besar Kab. Kuburaya terbengkalai sejak tiga bulan terakhir ini. (08215297xxxx)

Pak SBY, mohon bantuan untuk pencetakan sawah baru di Ketapang , Kalimantan Barat, terima kasih. (08539523xxxx)

Pak Presiden, tolong diaudit Pemda Kab. Tobasa yang sangat rakus akan APBD , pembangunan tidak jalan ,jalan lintas rusak dibiarkan dan pembangunan tidak ada. (0813616xxxxx)

Kenapa pers di Indonesia semakin merusak moral negeri ini? Coba lihat Jepang, pernahkah tv Jepang menayangkan korban tsunami, pembunuhan, perkosaan, permusuhan antar golongan. (0812591xxxx)

Pak SBY, tolong perhatikan guru yang sudah menerima tunjangan profesi tapi malah sering mangkir dari tugas, adakan penertiban demi masa depan bangsa, terima kasih. (08535279xxxx)

Pak Presiden, mohon carut marut perpolitakan di negeri ini dapat diarahkan ke beretika politk yang elegan dan santun, tawadhu. Masalah hukum tidak dibawa keranah politik. (081186xxxx)

Pak RSUD Tasikmalaya di ruangan ibu melahirkan sangat memperhatikan, sudah sempit dan panas, sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. (08535398xxxx)

Polling

Saya dapat mengakses situs dengan cepat.







Lihat Hasil Poling

WEBMAIL PROFIL KABINET PENGUMUMAN

 

Copyright © 2012 - 2013 Sekretariat Kabinet RI. All rights reserved.