SMS yang masuk ke Presiden melalui 9949 pada 26 Januari 2012  berjumlah 220.  SMS antara lain pungli di Jalan Lintas Timur Sumatera, perhatian kesejahteraan bagi GTT dan PTT di Indonesia, sertifikat tanah, penyalahgunaan BBM, pemeriksaan kapal bea cukai, serta pembangunan di pedesaan.      

Headline

Bebas PPN di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

29 January 2012

Guna mendukung kelancaran dan terwujudnya efisiensi di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta mengoptimalkan pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Bebas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Selengkapnya »

Berita Terbaru

Ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dengan Iran mengenai ancaman penutupan Selat Hormuz akan dibahas anggota-anggota Parlemen Islam Dunia yang tergabung dalam PUIC (Persatuan Parlemen Negara-Negara Organisasi Islam), di Palembang, besok (30/1).

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. PP ini mengatur mekanisme pemberian hibah dari Pemerintah Pusat atau pihak asing kepada Pemerintah Daerah, dan pemberian hibah Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya.

Wakil Presiden Boediono, Jumat (27/1), di kantor Wakil Presiden, memimpin langsung rapat yang membahas upaya mengatasi kemacetan di Jakarta, dengan melibatkan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Perhubungan EE. Mangindaan, Menkeu Agus Martowardoyo, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan wakil Pemda DKI Jakarta dan Banten.

Selengkapnya »


Analisis

Pentingnya Pemberdayaan Petani

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun.  Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan: petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. 

Menuju Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang ditempuh melalui pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan

REDD+: Opportunities to alter deforestation*)

The recent Durban climate talks had mixed results and different implications for each country, including Indonesia. On the main issue of reducing emissions from deforestation and peat land conversion, known as REDD, Durban made progress in setting reference emissions levels, measuring emission reductions (including agreements on measuring), reporting and verifying (MRV) of achieved REDD+ outcomes, and the implementation of safeguards to mitigate negative impacts of REDD+ projects

Selengkapnya »

Nusantara

Presiden Minta BUMN Beri Kesempatan Bekerja Penyandang Disabilitas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan agar jangan ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Presiden meminta kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Selengkapnya »

Pro-Rakyat

Program Pembangunan Rumah Murah Tahun 2012

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 sekitar 13,6 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, hal ini tentunya menjadi perhatian serius dan pekerjaan rumah bagi pemerintah agar pada tahun 2012  menyediakan rumah bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang murah.

Selengkapnya »

Internasional

President SBY Welcomes Partnering with NGOs to Combat Corruption

On 25th January, 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono received representatives of the Indonesia anti corruption NGOs at the State Palace.  Following the first meeting in Semarang with these NGOs to commemorate International Anti Corruption Day, this time the President was again accompanied by the Coordinating Minister for Political Security and Minister for Law and Human Right, State Secretariat and for the State Apparatus and also witnessed by other relevant heads of institutions, including the Chief of Police, the Attorney General, the Chief of the Indonesian Financial Transactions Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK), and the Head of the Commission for Combatting Corruption (KPK).

Selengkapnya »

Video/Audio

Presiden RI Dialog dengan Anggota LSM Penggiat Anti Korupsi, Di Istana Negara, 25 Januari 2012
(Video: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, 25 Januari 2012)