• SBY, S&P dan the Indonesian Way
• Pemetaan Potensi Konflik Penguasaan Lahan dengan Pendekatan Kebijakan "ONE MAP"
• Konflik Lahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
• SBY fried rice and diplomatic' walk to remember
• Diplomasi Energi Poros Penggerak Kebijakan Luar Negeri Indonesia**)

• Tujuh Langkah Menuju Swasembada Beras
• Kedudukan DPD Pasca Putusan MK
• Stop Main Hakim Sendiri
• Reformasi Subsidi Energi
• Penyediaan Premium Plus Ron 90

• Bahan Diskusi Seskab " REFORMASI SUBSIDI ENERGI"
• Pentingnya Kurikulum Berbasis Kewirausahaan
• Resume dan Analisa Kebijakan BBM-Bersubsidi
• Kontroversi Bendera Aceh
• Garuda Rising: A New Altitude in RI Diplomacy

• Akhiri kemiskinan!
• Mengapa Terjadi Longsor di Cililin?
• Memutus Mata Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan
• Pengendalian BBM Bersubsidi Perlu Ditingkatkan
• Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah

• Evaluasi dan Edukasi Kunci Pengendalian Harga Bawang Putih
• The Thinker: Looking Beyond 2015
• Posisi Presiden dalam Pergantian Antar Waktu Anggota DPR
• Laporan Pelaksanaan Program Utusan Khusus Presiden untuk Millenium Development Goals (MDGs)
• Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Dunia, Bahas Pengentasan Kemiskinan

• Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi
• Seizing the year of economic diplomacy, now or never
• Reviewing the ASEAN Charter
• Kenaikan Harga BBM Demi Keadilan
• Konektivitas Nasional Meningkatkan Daya Saing

• Praktek Kartel Merusak Tatanan Perekonomian
• Komitmen Pemerintah Membangun Wilayah Perbatasan
• Rakyat Indonesia Ternyata Anti Korupsi
• 'Green Farming' di Lereng Gunung Slamet
• Pemindahan Ibu Kota dan Kelayakannya

• Menteri Juga Memiliki Komitmen Yang Tinggi
• Tidak Lagi Proporsional
• Mengawal Pers Dari Rakyat Untuk Rakyat
• Jangan Sia-siakan Program Jamkesmas
• Gerakan Kewirausahaan Nasional Untuk Menyebar Virus Wirausaha

• Kebijakan Antisipatif Untuk Pengendalian Harga Daging Sapi
• Refleksi Penyelenggaraan Pertahanan 2012 *)
• Komitmen Presiden ...
• Soal Pajak Presiden, Pemberitaan The Jakarta Post Tidak Beretika
• Building the ASEAN Political-Security Community

• Menyibak Potensi, Meraih Investasi
• RI's reemergence through summit diplomacy
• Pola Pangan Harapan Sebagai Pengganti Ketergantungan Pada Beras
• Urgensi Partisipasi dalam Darurat Bencana (Pembelajaran Banjir Jakarta, Januari 2013)
• Pengembangan Kelinci Untuk Menggerakkan Ekonomi Lokal di Pangrango

UU
Nomor: 38 TAHUN 2013
Tentang:
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara .
Dokumen:
Perpres 0382013.pdf
Lampiran:

PERPRES
Nomor: 38 TAHUN 2013
Tentang:
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara .
Dokumen:
Perpres 0382013.pdf
Lampiran:

KEPPRES
Nomor: 14 TAHUN 2013
Tentang:
Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquefied Natural Gas Tangguh.
Dokumen:

Lampiran:

INPRES
Nomor: 6 TAHUN 2013
Tentang:
PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT .
Dokumen:
Inpres0062013.pdf
Lampiran:

UU
Nomor: 35 TAHUN 2013
Tentang:
Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
Dokumen:

Lampiran:

PERPRES
Nomor: 35 TAHUN 2013
Tentang:
Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Dokumen:
Perpres0352013.pdf
Lampiran:

PERPRES
Nomor: 34 TAHUN 2013
Tentang:
Honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Dokumen:
Perpres0342013.pdf
Lampiran:

PERPRES
Nomor: 31 TAHUN 2013
Tentang:
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H / 2013 M.
Dokumen:
Perpres 31 Tahun 2013 BPIH 1434_2013.pdf
Lampiran:

INPRES
Nomor: 5 TAHUN 2013
Tentang:
Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak.
Dokumen:
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahiun 2013.pdf
Lampiran:

PP
Nomor: 32 TAHUN 2013
Tentang:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.
Dokumen:
PP0322013.pdf
Lampiran:

Pak SBY, program Jampersal tolong di batasi hanya untuk dua anak, untuk mengurangi jumlah penduduk dan mengurangi angka kriminalitas, terima kasih. (08132851xxxx)

Pak SBY, tolong perhatikan perekonomian di Kota Palu, Sulawesi Tengah, semakin melemah dan lesu, terima kasih. (08134106xxxx)

Bpk Presiden, kami mengharapkan agar semua lapisan tidak terpengaruh dengan berita dari media elektrik yang selalu menjelekkan pemerintah. (08211043xxxx)

Pak SBY, jembatan bernilai milyaran didesa Punggur Kapuas pemekaran dari desa punggur besar Kab. Kuburaya terbengkalai sejak tiga bulan terakhir ini. (08215297xxxx)

Pak SBY, mohon bantuan untuk pencetakan sawah baru di Ketapang , Kalimantan Barat, terima kasih. (08539523xxxx)

Pak Presiden, tolong diaudit Pemda Kab. Tobasa yang sangat rakus akan APBD , pembangunan tidak jalan ,jalan lintas rusak dibiarkan dan pembangunan tidak ada. (0813616xxxxx)

Kenapa pers di Indonesia semakin merusak moral negeri ini? Coba lihat Jepang, pernahkah tv Jepang menayangkan korban tsunami, pembunuhan, perkosaan, permusuhan antar golongan. (0812591xxxx)

Pak SBY, tolong perhatikan guru yang sudah menerima tunjangan profesi tapi malah sering mangkir dari tugas, adakan penertiban demi masa depan bangsa, terima kasih. (08535279xxxx)

Pak Presiden, mohon carut marut perpolitakan di negeri ini dapat diarahkan ke beretika politk yang elegan dan santun, tawadhu. Masalah hukum tidak dibawa keranah politik. (081186xxxx)

Pak RSUD Tasikmalaya di ruangan ibu melahirkan sangat memperhatikan, sudah sempit dan panas, sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. (08535398xxxx)